Banjir Sibolga: Lebih dari Sekadar Bencana Alam, Ini Akibat Kerusakan Lingkungan dan Kegagalan Perizinan

Oleh: Tri Wibowo Santoso

Bencana banjir bandang yang melanda Kota Sibolga bukan sekadar akibat cuaca ekstrem atau siklon tropis semata. Peristiwa ini merupakan buah dari akumulasi kegagalan tata kelola lingkungan dan sistem perizinan yang bermasalah selama puluhan tahun.

Akar Masalah: Eksploitasi Hulu dan Perizinan yang Tumpang Tindih

Hujan deras hanyalah pemicu akhir. Penyebab utamanya adalah alih fungsi kawasan hutan lindung di hulu sungai menjadi area konsesi. Keputusan administratif yang dikeluarkan selama hampir tiga dekade telah menggerus benteng ekologis yang seharusnya melindungi wilayah hilir seperti Sibolga.

Meski secara formal izin-izin tersebut sah, dalam praktiknya mereka melanggar prinsip substantif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tegas melarang alih fungsi kawasan hutan lindung yang berpotensi menimbulkan banjir dan erosi. Namun, aturan ini kerap diabaikan dan hanya menjadi formalitas belaka.

Mekanisme Pengawasan yang Gagal: Amdal dan Audit Lingkungan

Mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ternyata tidak berjalan efektif. Kekuatan Amdal sangat bergantung pada integritas pihak yang menyusun dan menandatanganinya.

Isu audit lingkungan untuk operasi perusahaan seperti PT Agincourt Resources di kawasan hulu Sibolga telah lama disoroti oleh Walhi dan LSM lainnya. Sayangnya, hasil audit tersebut tidak transparan dan tidak diakses secara terbuka oleh publik, meninggalkan celah pertanggungjawaban yang kabur.

Struktur Perizinan yang Rumit dan Kaburnya Tanggung Jawab

Sistem perizinan di Indonesia yang melibatkan berbagai level pemerintahan (pusat, provinsi) dan lintas periode kepemimpinan, justru menciptakan labirin tanggung jawab. Ketika bencana terjadi, mudah bagi para pihak untuk saling melempar tanggung jawab ke era atau institusi yang berbeda.

Padahal, Pasal 88 UU 32/2009 menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Prinsip ini sulit ditegakkan ketika dokumen dasar perizinan dan kepatuhan lingkungan tidak dibuka untuk pengawasan publik.

Kontradiksi Kebijakan: Penghargaan vs Realita Kerusakan

Ironisnya, negara justru memberikan penghargaan Proper Hijau kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan kritis tersebut. Penghargaan ini sering dijadikan tameng untuk meredam kritik, meski secara hukum tidak menghapuskan kewajiban perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Situasi ini menunjukkan gejala regulatory capture, di mana kebijakan publik didikte oleh kepentingan korporasi.

Menagih Hak Konstitusional dan Transparansi

Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menegakkan hak ini, diperlukan transparansi total dalam proses perizinan. Publik berhak mengetahui dan mengaudit setiap tahap perizinan, perpanjangan, dan ekspansi konsesi yang diberikan sejak awal.

Bencana di Sibolga harus menjadi alarm keras. Yang tenggelam bukan hanya rumah warga, tetapi juga legitimasi tata kelola lingkungan kita. Investigasi mendalam tidak hanya perlu menyasar kerusakan ekologis, tetapi juga integritas sistem birokrasi dan perizinan yang ada.

Kesimpulan: Banjir bandang Sibolga adalah bencana ekologis yang diakibatkan oleh kesalahan struktural. Selama sistem perizinan masih tertutup dan mengorbankan kelestarian hutan untuk investasi jangka pendek, bencana serupa akan terus berulang di berbagai daerah di Indonesia.

Tri Wibowo Santoso adalah Direktur Lingkar Study Data dan Informasi (LSDI).