Soal Wacana 1 Orang 1 Akun Medsos, Bos KSP: Banyak Anonim Penyebar Fitnah

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menanggapi wacana pembatasan jumlah akun media sosial seseorang, termasuk gagasan satu orang hanya memiliki satu akun.

Qodari tak menampik kalau wacana tersebut menjadi topik pembahasan yang menarik. Apalagi, kata dia, sebaran informasi di media sosial jauh berbeda dengan media massa

"Kalau media massa kan ada hukum jurnalistik di situ kan. Ada 5W1H ini teman-teman semua ini. Teman-teman media massa ini kan semua kan faktanya harus ada, kejadiannya harus ada, orangnya harus jelas," kata Qodari kepada awak media di Senayan, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

"Nah, kalau di media sosial 5W1H ini kan siapa yang jagain. Karena itu harus ada upaya-upaya untuk supaya kredibilitas informasi itu harus meningkat," katanya lagi.

Berbeda dengan media massa, Qodari mengatakan di medsos banyak hoaks bertebaran lantaran adanya akun anonim alias tanpa nama. Hal inilah, lanjut Qodari, yang selalu menjadi sumber masalah, lantaran penggunanya merasa tak memiliki tanggung jawab saat memuat informasi.

"Nah, kenapa media sosial terutama, media sosial sering jadi ajang untuk fitnah, disinformasi, karena di situ ada ruang untuk akun-akun tanpa nama, akun-akun apa istilahnya, anonim ya," kata Qodari.

"Memang dalam ilmu psikologi sosial, kalau orang itu anonim, dia kehilangan tanggung jawab. Dan kalau kehilangan tanggung jawab, dia akan mengatakan hal-hal yang tidak akan dikatakan, kalau namanya muncul, kalau dia tidak anonim," ujarnya menambahkan.

Qodari lantas sepakat, kalau pemerintah memang perlu mengelola media sosial secara proporsional, terutama untuk menangkal informasi-informasi yang menyesatkan.

Pun menurut dia, wacana satu orang satu akun media sosial juga patut dikaji lebih lanjut, dan harus dibuka ruang diskusi bersama media massa dan masyarakat sipil.

"Media sosial itu penting untuk berjejaring, untuk sosial, untuk ekonomi, dan yang lain-lain. Tetapi juga akses-akses negatifnya harus kita bisa kelola dengan proporsional," katanya.

"Nah, salah satu yang menurut saya, saya dengar dari teman-teman media massa ya, dan juga mudah-mudahan nanti dari teman-teman media, dari kalangan civil society juga adalah soal bagaimana antara akun dengan ID card itu harus sinkron," ujarnya lagi.

Sumber: inilah

Foto: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari saat ditemui di Senayan, Jakarta, Sabtu (20/09/2025). (Dokumentasi: Inilah.com/ Harris Muda)