Presiden Peru Dina Boluarte Dimakzulkan: Gagal Atasi Krisis Kejahatan dan Terjerat Skandal

Kongres Peru secara resmi memakzulkan Presiden Dina Boluarte pada Kamis malam, 9 Oktober 2025. Keputusan bersejarah ini diambil melalui pemungutan suara mendesak dengan 122 dari 130 anggota parlemen menyetujui pencopotannya. Boluarte dinilai gagal total dalam menangani krisis kejahatan terorganisir yang melanda negara tersebut.

Kegagalan Memerangi Kejahatan Jadi Pemicu Utama

Pemakzulan ini terjadi di tengah kemarahan publik akibat lonjakan kejahatan yang tak terkendali. Krisis memuncak setelah insiden penembakan di sebuah konser musik di ibu kota Lima, beberapa jam sebelum pemungutan suara berlangsung. Data resmi menunjukkan Peru mengalami peningkatan drastis kasus pemerasan—dari hanya ratusan kasus per tahun pada 2017 menjadi lebih dari 2.000 kasus setiap bulan pada tahun 2025.

Antara Januari hingga pertengahan Agustus 2025, tercatat 6.041 orang tewas akibat kekerasan, angka tertinggi sejak 2017. Kebijakan darurat yang berulang kali diterapkan pemerintahan Boluarte dinilai tidak efektif mengatasi gelombang kriminalitas.

Peringkat Dukungan Anjlok dan Rentetan Skandal

Boluarte tercatat sebagai pemimpin Peru paling tidak populer dalam sejarah modern. Peringkat persetujuannya merosot hingga 2-4%, jauh menurun dari 21% di awal masa jabatannya. Presiden wanita pertama Peru ini juga terlibat dalam berbagai skandal serius:

• Penyelidikan "Rolexgate" atas tuduhan menerima suap berupa jam tangan Rolex dan perhiasan mewah
• Operasi plastik hidung tahun 2023 yang menyebabkan ia absen dua minggu tanpa pemberitahuan resmi
• Kenaikan gaji sendiri menjadi 35 kali upah minimum bulanan Peru
• Dituduh membantu politisi buronan menghindari penangkapan menggunakan kendaraan kepresidenan

Transisi Kepemimpinan dan Masa Depan Peru

José Jerí Oré, Presiden Kongres berusia 38 tahun, dilantik sebagai presiden sementara menggantikan Boluarte. Dalam pidato pertamanya, Jerí menegaskan komitmen memerangi kejahatan: "Musuh utama ada di luar sana di jalanan: geng kriminal. Kita harus menyatakan perang terhadap kejahatan."

Pemerintahan transisi akan memimpin Peru hingga pemilihan umum yang dijadwalkan pada April 2026. Boluarte menjadi pemimpin keenam Peru sejak 2018, mencerminkan krisis politik berkepanjangan di negara tersebut. Setidaknya tujuh mantan presiden Peru saat ini menghadapi tuntutan hukum terkait korupsi atau pelanggaran HAM.

Sumber: IDN Times