PARADAPOS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diduga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Temuan ini, yang bersumber dari data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025, mendorong pemerintah untuk mempercepat pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (31/5/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Pemicu Pemutakhiran Data
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya telah meminta seluruh jajaran untuk berani mengakui kondisi data yang sebenarnya. Ajakan ini menjadi landasan bagi perbaikan sistem pendataan nasional.
“Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki,” ujarnya di hadapan para peserta acara.
Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bantuan sosial dan subsidi belum sepenuhnya menjangkau sasaran yang tepat. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah.
“Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan,” urainya.
Bukan Kesalahan Pendamping Lapangan
Gus Ipul menegaskan bahwa temuan 45 persen penerima PKH yang tidak tepat sasaran bukanlah kesalahan para pendamping di lapangan. Mereka selama ini hanya bekerja berdasarkan data yang diterima dari tingkat atas.
“Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Presiden Prabowo menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelola DTSEN. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pendamping sosial bertugas membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
Peran Kunci Operator Data Desa
Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Operator data desa, menurutnya, memegang peran yang sangat strategis.
“Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah,” jelasnya.
Proses pendataan harus dimulai dari tingkat RT, RW, hingga musyawarah desa dan kelurahan sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam DTSEN oleh operator. Kualitas data di tingkat desa akan menentukan kualitas kebijakan pemerintah hingga tingkat nasional.
“Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan. Jadi nasib kita tergantung mereka,” ungkapnya.
Komitmen Bersama di NTT
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyatakan komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh kabupaten/kota untuk terus memperbaiki kualitas data sosial.
“Untuk itulah saya ingin menyatakan kebulatan tekad bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” katanya.
Penjelasan BPS
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa pemutakhiran DTSEN terus dilakukan agar bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan Dukcapil setiap tiga bulan juga berjalan rutin.
“Kami bekerjasama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutahirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemutahiran di tingkat lokal, dan beberapa kementerian juga membantu kami,” jelas Amalia.
Mulai triwulan II 2025, hasil pemutakhiran DTSEN telah dijadikan acuan penyaluran bansos. Amalia merinci bahwa DTSEN versi April 2026 mencatat 289 juta individu dengan NIK tunggal. Dari data tersebut, terbentuk 95,3 juta kartu keluarga yang unik, tanpa duplikasi, dan tidak kosong.
Data DTSEN juga menunjukkan terdapat 627.404 lansia di NTT. Sebanyak 118.711 orang atau 18,92 persen hidup sendiri, dengan 59,31 persen di antaranya telah menerima PBI kesehatan. Sementara itu, dari 379.592 lansia yang masuk desil 1-4, sebanyak 91,11 persen telah memiliki jaminan kesehatan melalui PBI.
Dukungan Pemda NTT
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan pentingnya DTSEN dalam program kebijakan bagi masyarakat miskin.
“(DTSEN) sangat penting untuk memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar seluruh masyarakat miskin terdata dan mendapat bansos tepat sasaran.
“Kami terus melakukan proses pemutakhiran DTSEN dengan baik, terutama memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak masuk data,” pungkasnya.
Dua Jalur Pemutakhiran Data
Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyiapkan dua jalur pembaruan data, yaitu formal dan partisipatif. Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial. Usulan kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan dengan ground check oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan oleh kepala daerah.
Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat menyampaikan usul-sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa, serta Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale. Hadir pula Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Timor Tengah Utara Kamilus Elu, dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemensos dan BPS, komisioner KND Jonna Aman Damanik, serta unsur Forkopimda Provinsi NTT juga turut serta. Tidak ketinggalan, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik SRMP 19 Kupang, pendamping PKH, Tagana, operator desa, lansia produktif, serta para orang tua dan siswa memadati acara tersebut.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
TNI AD Berduka: Mantan Menhan dan Kasad Ryamizard Ryacudu Tutup Usia
Waisak di Bundaran HI Jadi Simbol Toleransi, Warga Lintas Iman Padati Perayaan
Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin Mulai Pulang 3 Juni 2026, Tiga Orang Wafat di Tanah Suci
Ribuan Kendaraan Mulai Tinggalkan Bandung untuk Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang