Partai Buruh memberikan rapor merah kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kondisi ketenagakerjaan dinilai masih jauh dari harapan dan cenderung memburuk.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan situasi dunia kerja semakin memprihatinkan dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya kasus korupsi di lingkungan Kemnaker. Hal ini menjadi indikator utama kegagalan kinerja kementerian.
"Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah. Nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja," tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.
Menurut penilaian Partai Buruh, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dinilai belum menghadirkan terobosan kebijakan yang konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pekerja dan buruh Indonesia.
Beberapa masalah klasik yang masih belum terselesaikan meliputi tingkat upah yang rendah, praktik outsourcing tanpa batas, sistem kontrak kerja berkepanjangan, minimnya perlindungan bagi pekerja perempuan, serta maraknya tenaga kerja asing (TKA) non-ahli.
Artikel Terkait
UGM Klarifikasi AI LISA Sebut Jokowi Bukan Alumni: Penyebab dan Faktanya
Bobby Nasution Tuai Kritik Netizen: Bantuan Mi Instan via Helikopter TNI ke Korban Tapteng
Stok BBM Kosong 5 Hari di Sumut, Bahlil Dibilang Warga: Disini Kosong, Pak!
Gaji TKA China di IMIP Rp18 Juta: Fakta Tukang Sapu Digaji Tinggi & Kontroversi Ketimpangan