KPK Diimbau Periksa Jokowi dan 4 Eks Menteri Terkait Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk menindaklanjuti dugaan praktik mark-up atau pengelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh. Investigasi menyeluruh dinilai harus menjangkau empat mantan menteri hingga level mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Daftar Eks Pejabat yang Dianggap Perlu Diperiksa KPK

Menurut pengamat, setidaknya empat mantan menteri pada era proyek KCJB berlangsung harus dimintai keterangan. Keempatnya adalah:

• Rini Soemarno (Mantan Menteri BUMN)
• Luhut Binsar Pandjaitan (Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi)
• Budi Karya Sumadi (Mantan Menteri Perhubungan)
• Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan)

Ketua DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna, menegaskan bahwa semua aktor tersebut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan kontraktor dan skema pembiayaan megaproyek Whoosh.

Peran Kunci Sri Mulyani dalam Pembiayaan KCJB

Hanifa menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai tokoh sentral dalam kompleksitas proyek KCJB. Proyek yang digarap dengan investasi China senilai US$7,27 miliar atau setara Rp120,6 triliun ini diduga mengalami perubahan pola pembiayaan.

"Sebagai mantan Menkeu, Sri Mulyani harus diperiksa karena ada upaya pemindahan dari investasi menjadi beban APBN. Pasti menkeu mengetahui atau mendapat arahan untuk kajian rencana pengalihan pola pembiayaan ini," jelas Hanifa.

Permasalahan Proyek Whoosh Sejak Awal

Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut proyek ini bermasalah sejak dini menjadi sorotan. Hanifa mempertanyakan alasan proyek tetap dilanjutkan meski telah teridentifikasi masalah di tahap awal pembangunan.

Penolakan Menkeu Purbaya dan Usulan Audit Khusus

Penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan APBN dalam membayar utang Kereta Whoosh dianggap sebagai sinyal adanya ketidakberesan. Hanifa meyakini Menkeu Purbaya mengetahui kondisi riil proyek sehingga memilih opsi penanganan oleh Danareksa.

Untuk mengungkap fakta sebenarnya, NCW mengusulkan audit khusus terhadap proyek KCJB. Audit ini dinilai penting untuk menilai kewajaran harga pembangunan per kilometer dan proses pengadaan kereta cepat, terutama dengan adanya perbandingan investasi yang tidak wajar dengan negara lain.