PARADAPOS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) telah memastikan kesiapan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kegiatan sensus nasional yang diamanatkan undang-undang ini akan digelar mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026, dengan target lebih dari 30 juta perusahaan terdaftar, dari skala mikro hingga besar. Untuk memastikan kelancarannya, BPS telah memulai koordinasi dan publikasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi.
Anggaran dan Dukungan Hukum yang Solid
Di tengah situasi anggaran pemerintah yang efisien, Sekretaris Utama BPS Zulkipli menegaskan bahwa dukungan dana untuk SE2026 tetap terjaga. Hal ini didasari oleh kewajiban hukum untuk melaksanakan sensus ekonomi setiap sepuluh tahun sekali. Komitmen ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai fondasi perencanaan pembangunan.
Zulkipli menjelaskan, “Saat ini dukungan anggaran masih bagus. Walaupun ada kondisi efisiensi karena ini adalah amanat undang-undang maka Sensus Ekonomi 2026 ini harus dilaksanakan. Total anggaran sekitar Rp1,3 triliun.”
Strategi Pendataan Melalui Jaringan Kementerian dan Asosiasi
Menyadari cakupan sasaran yang sangat luas, BPS tidak bekerja sendiri. Lembaga ini membangun kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian teknis, seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, serta asosiasi usaha. Pendekatan ini dirancang untuk menjangkau entitas usaha di bawah naungan mereka secara lebih efektif dan terstruktur.
“Dalam tahapan ini kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan asosiasi,” papar Zulkipli. “Kami minta dukungan dari mereka untuk mendapatkan data-data yang kami inginkan kepada semua perusahaan.”
Mekanisme pengisian data pun dirancang untuk memudahkan responden. Perusahaan akan dihubungi melalui kanal formal kementerian terkait untuk mengisi data secara daring. “Mungkin nanti akan dipanggil secara tersendiri oleh teman-teman kementerian, nanti kami sampaikan linknya, bisa kami kirim email ke mereka,” jelasnya. Hanya bagi yang tidak merespons, petugas lapangan BPS akan mendatangi langsung pada periode Mei-Juli 2026.
Peran Humas Pemerintah dan Rekrutmen Petugas
Untuk membangun pemahaman dan partisipasi aktif dari pelaku usaha, peran komunikasi publik menjadi krusial. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Kominfo, Molly Prabawaty, menyatakan bahwa jaringan humas pemerintah (Bakohumas) akan aktif menyosialisasikan SE2026. Tujuannya adalah menjelaskan manfaat sensus sehingga meningkatkan kesediaan dunia usaha menjadi responden.
“Pelaku usaha ini nanti kita berikan informasi yang lebih jelas supaya mereka paham maksud dan tujuan daripada sensus ekonomi ini,” ungkap Molly. “Nah inilah guna dari insan-insan humas dari kementerian lembaga, kita buat narasi yang jelas, kita gaungkan melalui kanal-kanal komunikasi yang dimiliki.”
Di sisi operasional, BPS juga telah mempersiapkan tenaga pendata dengan merekrut dari berbagai sumber. Petugas sensus akan berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, serta staf organik BPS sendiri, sebuah pola rekrutmen yang telah teruji dalam sensus-sensus sebelumnya untuk menjangkau seluruh pelosok.
Artikel Terkait
Rupiah Menguat ke Rp16.800 per USD Didorong Sentimen Diplomasi Global
Polisi Tangkap Pelaku Pelemparan Molotov di Banjarmasin, Motif Diduga Balas Dendam Pascaperceraian
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia di Jakarta
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Wafat di Jakarta