Pengamat Nilai Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace Langkah Diplomasi Strategis

PARADAPOS.COM - Keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP) dinilai sebagai langkah diplomasi yang strategis dan selaras dengan mandat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Analisis ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional, Subhan Yusuf, yang melihat partisipasi tersebut sebagai cerminan dari kebijakan luar negeri yang matang, berfokus pada kepentingan nasional, dan relevan dalam merespons dinamika konflik di Timur Tengah.

Peran Strategis di Tengah Kebuntuan Diplomatik

Menurut Subhan Yusuf, kehadiran Indonesia di forum BOP memiliki makna mendalam, terutama dalam konteks upaya perdamaian yang kerap menemui jalan buntu. Ia menilai forum ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi secara nyata, mengatasi masalah-masalah besar yang sering kali diabaikan.

“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam 'addresing the elephant in the room', di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat, serta sikap abai pemimpin kawasan yang terjebak dalam fear factor,” ungkapnya.

Bukan Pakta Militer, Melainkan Kerangka Pembangunan

Subhan dengan tegas membedakan BOP dari aliansi militer seperti NATO. Ia menjelaskan bahwa esensi forum ini lebih mirip dengan Marshall Plan pasca Perang Dunia Kedua, yang berfokus pada rehabilitasi dan pembangunan pascakonflik. Dalam kerangka ini, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk memberikan kontribusi konstruktif, termasuk memastikan manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat Palestina.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keterlibatan ini tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai pihak yang subordinatif terhadap kekuatan global mana pun. “Dalam dinamika Hubungan Intenasional, itu dapat dibaca sebagai partispasi berbasis isu strategis bagi dunia, bukan alliance atau persekutuan tanpa basis sama sekali,” jelas Subhan.

Menjaga Independensi dalam Kemitraan Global

Poin krusial lainnya yang ditegaskan oleh pengamat ini adalah posisi Indonesia yang tetap independen. Keanggotaan dalam BOP, menurutnya, tidak mengikat Indonesia pada kebijakan luar negeri atau militer negara lain.

“BOP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BOP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meski mungkin secara normatif memiliki kemungkinan untuk komunikasi konsultatif,” tegasnya.

Diplomasi yang Legitim dan Berdampak Positif

Menyoroti langkah pemerintah, Subhan menilai bahwa pendekatan yang diambil sejauh ini berada dalam koridor diplomasi internasional yang sah dan tepat. Di tengah terbatasnya terobosan penyelesaian konflik dari berbagai aktor, langkah Indonesia dinilai memberikan warna baru.

“Saya melihat Presiden Prabowo sejauh ini melangkah dalam koridor diplomasi Internasional yang legitimate, dan berdampak positif bagi citra Indonesia dan juga nilai-nilai ke-Indonesia-an di hadapan publik global,” pungkas Subhan.

Secara keseluruhan, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dipandang sebagai wujud konsistensi dari politik luar negeri bebas aktif. Langkah ini menunjukkan kemampuan untuk tetap menjaga kedaulatan dan prinsip, sambil secara aktif mencari peran signifikan dalam upaya kolektif menciptakan perdamaian global.