Pemerintah Targetkan Nihil Pengungsi di Tenda Sebelum Lebaran 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah menargetkan seluruh pengungsi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berpindah dari tenda ke hunian yang lebih layak sebelum perayaan Idul Fitri 2026. Target ini diupayakan melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyaluran bantuan tunai untuk tempat tinggal.

Komitmen Penuntasan di Lapangan

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen tersebut saat meninjau langsung lokasi huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Dalam agenda penyerahan bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi, Tito menyoroti upaya sistematis yang sedang digenjot di lapangan.

“Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda,” tuturnya.

Perkembangan Jumlah Pengungsi dan Distribusi Bantuan

Berdasarkan data terbaru, jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda telah menurun signifikan. Dari sekitar 11.000 orang pekan lalu, kini tersisa kurang lebih 6.000 orang. Mereka tersebar di beberapa wilayah Aceh dan Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Sementara itu, di Sumatera Barat tidak ada lagi pengungsi di tenda.

“Yang masih ada di tenda itu ada di Aceh dan Sumut. Terutama di Tapteng dan Tapsel. Sementara di Aceh ada di beberapa daerah dan di Sumbar nol. Semua tidak ada lagi yang ada di tenda. Semua di huntara atau dana tunggu hunian,” jelas Tito Karnavian.

Ia menambahkan, “Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian.”

Dukungan Logistik dan Ragam Model Huntara

Selain percepatan pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan keberlanjutan dukungan logistik. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, BNPB akan menanggung pasokan makanan selama sepuluh hari ke depan sebelum bantuan sosial dari Kementerian Sosial sepenuhnya berjalan.

“Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial,” ungkapnya.

Dalam peninjauannya, Tito mengamati berbagai model huntara yang dibangun oleh berbagai pihak, masing-masing dengan keunggulan dan karakteristik berbeda. Ada yang dilengkapi fasilitas dapur dan toilet privat, sementara lainnya menyediakan ranjang dan kipas angin dengan fasilitas komunal.

“Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal,” ujarnya memaparkan.

Koordinasi Intensif Pemerintah

Kunjungan kerja di Pidie Jaya ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, menunjukkan tingkat koordinasi yang intens dalam penanganan pascabencana. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, dan Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA turut mendampingi, menandakan pendekatan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah untuk memastikan target pemulihan dapat tercapai tepat waktu.