Sulsel Proyeksikan Kemiskinan Turun ke 7,43%, Namun Disparitas Antarwilayah Masah Tajam

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat kemajuan dalam penurunan angka kemiskinan, yang diproyeksikan mencapai 7,43% pada 2025. Angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional dan menunjukkan tren positif. Namun, di balik capaian makro tersebut, tantangan besar berupa ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan.

Proyeksi Positif dan Tantangan Disparitas

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa angka kemiskinan 7,43% pada 2025 itu menandai penurunan sebesar 0,34 poin persentase dari tahun sebelumnya. Capaian ini bahkan berada di bawah angka rata-rata nasional yang diperkirakan sekitar 8,25%. Meski demikian, analisis yang lebih mendalam mengungkap sebuah realitas yang tidak seragam di seluruh wilayah.

Terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara kondisi di pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah lain. Data menunjukkan, masih ada delapan kabupaten yang tingkat kemiskinannya berada di atas 10%, membentuk kantong-kantong kemiskinan yang perlu perhatian khusus.

Daerah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi dan Terendah

Wilayah-wilayah yang masih bergulat dengan angka kemiskinan dua digit antara lain Kabupaten Pangkep (11,60%), Jeneponto (11,42%), Luwu (10,97%), Luwu Utara (10,74%), Enrekang (10,73%), Kepulauan Selayar (10,61%), Tana Toraja (10,54%), dan Toraja Utara (10,05%).

Di sisi lain, tiga daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan berhasil mempertahankan angka kemiskinan di bawah 5%. Kota Makassar mencatat angka 4,43%, disusul Kota Parepare (4,44%), dan Kabupaten Sidenreng Rappang (4,91%). Kontras ini mempertegas bahwa pembangunan ekonomi provinsi ini belum sepenuhnya merata.

Menyikapi disparitas tersebut, Jufri Rahman menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif. "Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata," ujarnya dalam sebuah pertemuan di Makassar, Senin (20/4/2026).

Ia kemudian meminta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk melakukan identifikasi yang lebih detail terhadap akar penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.

Strategi Penanganan Berbasis Data dan Koordinasi

Untuk mengikis ketimpangan, Pemerintah Provinsi Sulsel mendorong pendekatan kebijakan yang berbasis data akurat. Langkah pertama yang ditekankan adalah pemetaan yang tepat terhadap lokasi dan karakteristik rumah tangga miskin. Tanpa data yang solid, intervensi pemerintah berisiko tidak tepat sasaran atau bahkan tumpang tindih.

Strategi penanggulangan ke depan akan berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, melakukan sinkronisasi program bantuan sosial agar lebih efektif dan efisien. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dengan mengoptimalkan potensi unggulan lokal setiap daerah. Ketiga, memperkuat fondasi jangka panjang melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Jufri Rahman menambahkan bahwa pendekatan parsial sudah tidak lagi memadai. "Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah," pungkasnya.

Harapannya, dengan koordinasi yang intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tajam. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkecil jurang kesenjangan antarwilayah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.