Kebijakan BBM dan Elpiji Bahlil Dikritik Berpotensi Gerus Kepercayaan Publik

PARADAPOS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi sorotan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kebijakannya di awal masa jabatan, terutama terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji non-subsidi, memicu kontroversi dan dikritik berpotensi membebani masyarakat. Analis menilai langkah-langkah tersebut, yang diambil tanpa pengumuman terbuka, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kebijakan yang Memantik Sorotan

Direktur Eksekutif Ethical, Hasyibulloh Mulyawan, mengamati bahwa beberapa keputusan Menteri Bahlil sejak awal pemerintahan kerap menuai polemik. Sorotan utama tertuju pada penyesuaian harga BBM dan elpiji nonsubsidi, sebuah langkah yang memiliki dampak finansial langsung dan luas bagi kehidupan sehari-hari rakyat.

Menurutnya, fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada konsistensi antara ucapan dan tindakan nyata para pejabatnya. Sayangnya, dalam pengamatannya, terdapat jurang antara keduanya.

“Ini tidak konsisten dan terkesan menterinya ‘tricky’ terhadap rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Masalah Transparansi dan Dampak Sosial

Lebih lanjut, Hasyibulloh menyoroti cara pengambilan kebijakan tersebut. Ia menilai kenaikan harga yang signifikan itu tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada publik, sehingga menimbulkan kesan ketertutupan. Padahal, keputusan di sektor energi selalu memiliki efek berantai yang kompleks.

“Kebijakan publik di sektor energi diambil secara diam-diam, padahal dampaknya besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Dampak dari kebijakan yang dianggap kurang transparan ini, lanjutnya, tidak akan dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat dengan daya tahan ekonomi paling rentan diperkirakan akan menanggung beban terberat.

“Hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tutur Hasyibulloh. “Khususnya bagi kelas menengah dan masyarakat bawah yang menerima imbas paling besar.”

Kritik ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan baru dalam mengelola kebijakan energi yang sensitif, di mana tuntutan transparansi dan pertimbangan dampak sosial harus berjalan beriringan.