10 Atlet Pelatnas Panjat Tebing Laporkan Kekerasan dan Pelecehan Seksual oleh Pelatih

PARADAPOS.COM - Sebuah laporan dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual telah mengguncang dunia panjat tebing Indonesia, melibatkan seorang pelatih kepala berinisial HB di dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). Sepuluh atlet, terdiri dari lima putra dan lima putri dari berbagai tingkatan, telah melaporkan berbagai insiden kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) sejak Januari 2026. Menanggapi laporan tersebut, federasi telah mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan sementara sang pelatih dan membentuk tim investigasi internal. Kasus ini kini tidak hanya menjadi sorotan etik olahraga, tetapi juga ujian nyata bagi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan sistem perlindungan atlet nasional.

Ironisnya, kabar kelam ini muncul di tengah catatan prestasi gemilang yang diraih kontingen panjat tebing Indonesia, di mana sosok pelatih yang dilaporkan juga turut andil. Keberanian para atlet untuk bersuara membuka tabir persoalan yang lebih dalam, jauh melampaui sekadar dugaan pelanggaran individu, dan menyentuh sistem relasi serta keamanan dalam pelatnas.

Kronologi dan Respons Cepat Federasi

Gelombang laporan mulai mengalir pada akhir Januari 2026. Awalnya, dua hingga tiga atlet yang mendatangi FPTI. Keberanian mereka rupanya memberi ruang bagi yang lain untuk berbicara. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah pelapor membengkak menjadi sepuluh orang. Laporan yang masuk beragam, mulai dari klaim kekerasan verbal dan fisik yang dikemas dalam dalih pembinaan keras, hingga dugaan tindakan pelecehan seksual yang disebut terjadi di luar jam latihan.

Merespons hal ini, Ketua Umum PP FPTI, Yenny Wahid, memastikan bahwa federasi tidak tinggal diam. "Saya selaku Ketua Umum PP FPTI telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik dan langsung bergerak cepat untuk melindungi para atlet," tegasnya.

Langkah pertama yang diambil adalah menonaktifkan pelatih HB dari semua aktivitas pelatnas sambil menunggu penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk. Di sisi lain, HB membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Meski mengakui pernah memeluk atau mencium kening atlet, ia menyatakan hal itu murni sebagai bentuk dukungan moral dalam situasi tertentu, bukan sebuah tindakan dengan muatan seksual.

Menguak Relasi Kuasa yang Timpang

Pertanyaan besar yang mengemuka adalah mengapa praktik semacam ini baru terungkap sekarang. Analisis dari mantan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, menunjuk pada dinamika relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelatih dan atlet sebagai akar masalahnya.

“Pelecehan seksual terjadi karena relasi kuasa yang timpang. Dalam hal ini antara pelatih yang memiliki kuasa merekomendasikan lanjut tidaknya program pelatnas untuk atlet,” ungkap Siti Aminah.

Dalam ekosistem Pelatnas, seorang pelatih memegang kendali yang sangat signifikan atas masa depan karier atlet. Kekuasaan untuk merekomendasikan kelanjutan program atau bahkan mengeluarkan atlet dari tim nasional menciptakan ketergantungan yang luar biasa. Kondisi inilah yang sering memaksa korban untuk memilih diam, dicekam ketakutan akan pembalasan atau akhir dari karier mereka. Budaya "latihan keras" yang kerap disalahartikan juga menjadi ruang abu-abu, di mana kontak fisik berlebihan atau hukuman bisa dinormalisasi sebagai bagian dari disiplin. Faktor isolasi, dengan atlet yang tinggal terpusat jauh dari keluarga, semakin mempersulit akses untuk mengadukan masalah secara aman dan rahasia.

Ujian Nyata bagi UU TPKS dan Komitmen Negara

Skala kasus ini telah menarik perhatian pemerintah, mendorong proses hukum yang lebih formal di luar sanksi internal federasi. Pemerintah menekankan pentingnya penanganan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan komitmennya. “Proses hukum harus berjalan tanpa toleransi terhadap pelaku, sekaligus menjamin kerahasiaan dan keselamatan korban,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang menjamin perlindungan menyeluruh bagi atlet pelapor. “Negara berpihak pada atlet untuk melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan penuh dari segala bentuk tekanan, intimidasi, termasuk juga perlindungan untuk kelangsungan karier mereka,” kata Erick.

Selain proses hukum, aspek pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan hukum juga menjadi perhatian utama. Siti Aminah, yang kini menjabat sebagai Direktur The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), mendorong langkah preventif yang lebih sistemik. Ia menekankan kewajiban pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap cabang olahraga sebagai amanat UU TPKS.

"Keberadaan unit atau satgas PPKS adalah kewajiban undang-undang sebagai bagian dari upaya membangun ruang aman dari TPKS. Karenanya kasus di panjat tebing ini menjadi ruang Kemenpora untuk membangunnya," jelasnya.

Lebih jauh, ia mendorong korban lainnya untuk tidak takut bersuara. "Suara korban memiliki arti penting bagi perubahan. Suara korbanlah yang mendorong lahirnya UU TPKS. UU TPKS menjamin hak-hak korban, karenanya jika menjadi korban, carilah bantuan dan laporkan ke aparat penegak hukum atau lembaga layanan korban," lanjut Siti Aminah.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa prestasi olahraga yang membanggakan tidak boleh mengaburkan prinsip keadilan dan keselamatan. Di balik setiap puncak yang ditaklukkan dan medali yang diraih, terletak tanggung jawab fundamental untuk memastikan lingkungan pelatihan yang aman dan menghormati harkat setiap atlet. Momen ini adalah ujian integritas bagi semua pihak, dan publik kini menantikan apakah guncangan ini akan berujung pada transformasi sistemik yang nyata atau hanya sekadar menjadi berita yang berlalu.