Anggota DPR Soroti Kecenderungan Ekspor Benih Lobster Dibanding Budidaya

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kecenderungan pelaku usaha yang lebih memilih mengekspor benih bening lobster (BBL) secara langsung ketimbang mengembangkannya melalui budidaya dalam negeri. Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur III itu mengungkapkan kekhawatirannya akan ketidakseimbangan antara dorongan ekspor dan penguatan industri budidaya domestik, yang dinilainya penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Dorongan Ekspor vs Penguatan Budidaya

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa, 21 April 2026, Sumail mengamati bahwa sentra produksi benih lobster di wilayah selatan, yang termasuk dalam dapilnya, lebih condong ke arah eksplorasi. Ia mengakui adanya argumen mengenai nasib penangkap benih yang perlu diserap pasar, namun menekankan bahwa fokus kebijakan tidak boleh hanya pada ekspor semata.

"Teman-teman ini bukan mau ke arah budidaya, tapi lebih ke arah eksplor semuanya. Dengan alasan bagaimana nasib penangkap benih lobster yang tidak terserap oleh budidaya," ujarnya.

Legislator dari Partai Gerindra itu mengingatkan pentingnya mendorong peningkatan nilai tambah komoditas sebelum dilepas ke pasar global, sebuah tujuan strategis yang sejalan dengan visi pemerintahan. Menurutnya, menciptakan rantai nilai di dalam negeri merupakan langkah krusial untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya laut Indonesia.

Perbedaan Nilai Ekonomi dan Tantangan Kompetisi

Sumail memberikan gambaran nyata tentang selisih nilai ekonomi yang signifikan. Harga benih lobster di tingkat penangkap bisa berkisar Rp10 ribu per ekor. Sementara itu, jika diekspor, harganya dapat melonjak menjadi Rp16 ribu hingga Rp30 ribu per ekor, tergantung pasar tujuan seperti Vietnam.

Namun, di balik potensi nilai ekspor yang menggiurkan, ia tidak menutup mata pada tantangan berat yang dihadapi pembudidaya lokal. Budidaya lobster di Indonesia, contohnya di Bali Barat, memerlukan waktu lebih lama dua hingga tiga bulan dibandingkan dengan Vietnam yang mampu memanen dalam sekitar enam bulan. Perbedaan ekosistem ini menjadi faktor penentu.

"Tambahan waktu itu membuat budidaya kita kurang kompetitif dibanding Vietnam. Akhirnya, peluangnya lebih banyak untuk memenuhi pasar domestik," jelas Sumail.

Mencari Formulasi Kebijakan yang Berimbang

Menyikapi kompleksitas ini, Sumail menegaskan bahwa aspirasi nelayan dan pembudidaya akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPR. Dialog dan kajian mendalam diperlukan untuk merumuskan kebijakan bersama pemerintah yang tidak hanya menguntungkan jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan dan nilai tambah industri perikanan nasional untuk jangka panjang.

Ia menyatakan komitmennya untuk mendorong terciptanya formulasi terbaik yang mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, antara menjaga mata pencaharian penangkap benih dan sekaligus membangun industri budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan di dalam negeri.