PARADAPOS.COM - Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengutuk serangan balasan Iran yang menyasar sejumlah negara di kawasan Teluk, termasuk negara-negara tetangganya. Kecaman keras juga ditujukan kepada langkah Teheran yang dianggap mengganggu kelancaran navigasi di Selat Hormuz, jalur laut vital bagi lalu lintas energi global. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, menandai eskalasi ketegangan diplomatik di kawasan yang sudah memanas.
Kecaman Resmi di Forum Internasional
Melalui perwakilannya di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Abdulmohsen bin Khothaila, Kerajaan Saudi menyuarakan protesnya pada Rabu (25/3/2026). Dalam forum bergengsi tersebut, diplomat Saudi itu secara tegas menyebut tindakan Iran sebagai bentuk agresi yang tidak dapat diterima.
“Agresi Iran tidak dapat dibenarkan,” tegas Abdulmohsen bin Khothaila dalam pernyataannya yang dilaporkan media.
Dia menekankan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakannya. Lebih dari sekadar kecaman, pernyataan itu juga berisi peringatan agar Teheran menghentikan kebijakan konfrontatifnya yang dinilai tidak akan membawa hasil positif.
Peringatan untuk Tinjau Ulang Kebijakan
Duta Besar bin Khothaila mendesak pemerintah Iran untuk melakukan koreksi terhadap langkah-langkah yang dianggap sebagai kesalahan strategis. Seruan ini mencerminkan kekhawatiran Riyadh akan dampak yang lebih luas dari ketegangan yang terus berlanjut.
“Iran harus meninjau kembali kesalahan perhitungannya,” cetusnya.
Selain fokus pada serangan militer, kritik Saudi juga menyasar gangguan terhadap keamanan maritim. Riyadh melihat langkah Iran di Selat Hormuz bukan hanya sebagai ancaman bagi negara-negara Teluk, tetapi juga terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Kawasan sempit itu merupakan arteri utama bagi pengiriman minyak mentah, sehingga gangguan di dalamnya berpotensi memicu gejolak ekonomi internasional.
Pernyataan diplomatik terbaru ini memperjelas garis keras Saudi dalam menyikapi dinamika regional, menegaskan bahwa keamanan kawasan Teluk adalah prioritas yang tidak bisa diganggu gugat.
Artikel Terkait
TNI Serahkan Jabatan Kabais, Empat Anggotanya Jadi Tersangka Kasus Penyiraman Aktivis
Panglima TNI Pimpin Serah Terima dan Pelantikan Sejumlah Pejabat Tinggi
BMKG Peringatkan Hujan Ringan Guyur Jakarta Sepanjang Hari Kamis
Pemkot Bogor Wajibkan Seluruh PKL Berjualan di Pasar Mulai 26 Maret 2024