PARADAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi penurunan signifikan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di ibu kota. Berdasarkan survei terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, angka RW kumuh di Jakarta turun lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2017. Pramono menyampaikan hal ini dalam Deklarasi Gerakan Pilah Sampah dan Pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Minggu, 10 Mei 2026.
Penurunan Drastis RW Kumuh
“Di tahun 2017, kota kumuh atau RW kumuh Jakarta, dari 2.900 lebih, RW kumuhnya adalah 445 RW kumuh. Kemarin disurvei, sekarang Jakarta turun 52 persen lebih, menjadi 211 RW kumuh,” ujar Pramono dalam sambutannya yang disiarkan langsung oleh program Live Event Metro TV.
Langkah ini menjadi bukti nyata perbaikan kualitas lingkungan di tengah padatnya perkotaan. Dari data yang dipaparkan, penurunan tersebut mencerminkan kerja keras berbagai elemen masyarakat dan pemerintah selama hampir satu dekade terakhir.
Peran Aktif Perempuan di Akar Rumput
Pramono menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari peran aktif para perempuan Jakarta yang bergerak di akar rumput. Ia memuji dedikasi kader Dasawisma (Dawis), PKK, hingga Jumantik yang menjadi ujung tombak dalam memperbaiki kualitas lingkungan di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak tertangani.
“Tentunya ini tidak bisa terjadi tanpa kerja para perempuan Jakarta yang hebat. Dawis, PKK, kader Jumantik, mereka lah yang di lapangan yang kemudian membuat RW-RW kumuh dulunya yang tidak tertangani, alhamdulillah sekarang ini menurun cukup drastis sekali,” jelasnya.
Suasana di lokasi CFD pagi itu tampak semarak. Ribuan warga berkumpul, sebagian besar adalah kader lingkungan yang selama ini bergerak tanpa pamrih. Mereka menjadi saksi langsung pengakuan dari pemimpin daerah atas kerja keras yang sering kali luput dari sorotan.
Kesetaraan Gender di Birokrasi Jakarta
Lebih lanjut, Pramono menyoroti dominasi perempuan dalam jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini. Ia menekankan adanya kesetaraan gender di posisi strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk jabatan krusial yang bertanggung jawab atas penanganan banjir di Jakarta.
“Bahkan perempuan Jakarta di Balai Kota sekarang ini sangat dominan Pak Menko. Jabatan-jabatan utama OPD dulu selalu laki-laki, sekarang berimbang. Bahkan Kepala Sumber Daya Air yang bertanggung jawab mengatasi banjir itu adalah perempuan, jadi equal,” kata Pramono.
Pernyataan ini menandai perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan ibu kota. Dari penanganan sampah hingga pengendalian banjir, perempuan kini memegang kendali di posisi-posisi yang sebelumnya didominasi pria. Transformasi ini dinilai tidak hanya memperkuat birokrasi, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam pemecahan masalah perkotaan.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Indonesia Masuk Grup F Piala Asia 2027 Bersama Jepang, Qatar, dan Thailand
Ribuan Warga dan Pemprov DKI Deklarasikan ‘Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah’ di CFD Rasuna Said
Pelaku Pembacokan di Cengkareng Ternyata Pekerja Serabutan, Korban Baru Empat Hari Bekerja
Kejagung Pamerkan Ferrari hingga Tas Mewah Hasil Rampasan Koruptor di CFD Jakarta