Pemerintah Siap Terapkan WFH Satu Hari Seminggu, Targetkan Penghematan BBM 20%

PARADAPOS.COM - Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam seminggu dan siap mengumumkan implementasinya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan final tersebut akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan ini dirancang untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan estimasi penghematan hingga 20%, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas dan aktivitas ekonomi.

Pengumuman Kebijakan Diserahkan ke Menko Perekonomian

Di sela-sela aktivitasnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3), Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa proses pembahasan kebijakan WFH telah rampung. Meski demikian, penjelasan resmi dan detail pelaksanaannya akan menjadi wewenang dan tanggung jawab Menko Perekonomian.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang mengumumkan,” tuturnya.

Analisis Dampak dengan Pendekatan General Equilibrium

Pemerintah tidak mengambil keputusan ini secara gegabah. Dalam perhitungannya, analisis dampak dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek sebab-akibat dalam perekonomian. Purbaya menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan bukanlah analisis parsial, melainkan general equilibrium, yang memetakan bagaimana sebuah kebijakan di satu sektor dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya.

“Jadi hitungannya nggak satu titik begini aja, nggak partial equilibrium. Kalau ekonomi yang betul, dorong ke sini, sana gerak semua. Itu yang namanya general equilibrium approach. Enggak ada yang hilang dari ekonomi itu,” jelasnya.

Pemilihan Hari Jumat untuk Minimalkan Gangguan Produktivitas

Salah satu pertimbangan teknis yang diungkapkan adalah pemilihan hari pelaksanaan. Pemerintah menilai Jumat sebagai hari dengan jam kerja paling pendek, sehingga diharapkan dampak terhadap produktivitas nasional dapat ditekan seminimal mungkin. Logika ini diterapkan baik untuk sektor pemerintahan maupun industri.

"Di pabrik juga sama kan paling pendek itu, jadi dipilih yang paling sedikit shock-nya ke produktivitas,” ujarnya.

Target Penghematan BBM dan Batasan WFH

Latar belakang utama kebijakan ini adalah upaya penghematan konsumsi BBM nasional. Berdasarkan kalkulasi internal pemerintah, WFH satu hari seminggu berpotensi mengurangi konsumsi hingga seperlima atau sekitar 20% dari total konsumsi. Angka ini diungkapkan Purbaya usai menunaikan salat Id di Jakarta beberapa waktu sebelumnya.

“Ada hitungan kasar sekali, kira-kira (penghematan) seperlimanya, sekitar 20%,” katanya.

Meski berpotensi menghemat lebih banyak, pemerintah secara tegas tidak menyarankan WFH lebih dari satu hari. Kekhawatiran terhadap penurunan efektivitas kerja dan kesulitan koordinasi menjadi alasan utama. Purbaya juga menyoroti risiko penyalahgunaan fleksibilitas yang dapat membuat pekerja sulit dijangkau, meski di sisi lain ia mengakui kebijakan ini bisa mendorong aktivitas ekonomi di sektor lain seperti pariwisata.

Sasaran Kebijakan dan Waktu Implementasi

Menyambut penjelasan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cakupan kebijakan. Rencananya, WFH akan diterapkan satu hari dari lima hari kerja dan menyasar baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan sektor swasta, dengan pengecualian pada unit-unit yang menyediakan layanan publik langsung.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan. Satu hari saja,” ungkap Airlangga, menegaskan waktu implementasi setelah periode libur Lebaran.