Kritik Tajam ke Zulhas: Wacana Kenaikan HET Minyakita Dinilai Bukti Kegagalan Pemerintah

PARADAPOS.COM - Wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng subsidi merek Minyakita tengah menjadi sorotan. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa lonjakan harga yang tidak terkendali akan menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah, khususnya para menteri yang membidangi sektor pangan. Kritik tajam ini mengemuka di tengah gejolak harga di lapangan yang telah menembus angka Rp22.000 per liter di beberapa wilayah, jauh di atas HET resmi sebesar Rp15.700 per liter.

Kritik Terhadap Langkah Zulkifli Hasan

Efriza secara spesifik menyoroti peran Zulkifli Hasan, yang dikenal sebagai pencetus program Minyakita saat masih menjabat Menteri Perdagangan. Kini, dengan posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas dinilai justru terkesan lepas tangan dari persoalan yang ia wariskan. Menurut Efriza, kebijakan yang diambil saat ini justru kontraproduktif dan semakin memberatkan ekonomi rakyat.

“Zulhas semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Kegagalan Zulhas menunjukkan ironi atas status Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia,” tegas Efriza dalam pernyataannya, Minggu, 10 Mei 2026.

Harga Melambung di Berbagai Daerah

Pantauan di pasar tradisional hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan harga Minyakita di tingkat pedagang telah jauh melampaui batas yang ditetapkan. Di Jakarta, Pasar Cijantung dan Rawamangun misalnya, harga sudah menyentuh Rp22.000 per liter. Kondisi serupa terjadi di Pekanbaru, Riau, di mana harga melonjak drastis ke kisaran Rp20.000 hingga Rp23.000 per liter, bahkan melampaui harga minyak goreng premium.

Sementara itu, di Bekasi dan sejumlah daerah di Jawa Barat, rata-rata harga di tingkat pengecer berada di angka Rp18.500 hingga Rp20.000 per liter. Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) mencatat rata-rata nasional berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.500. Namun, ironisnya, stok di lapangan kerap langka atau hanya tersedia dengan sistem bundling yang memaksa konsumen membeli produk lain.

“Rapor Merah” Tata Niaga Pangan

Menurut Efriza, akar persoalan bukan terletak pada ketersediaan bahan baku sawit, melainkan pada distribusi yang kacau dan pengawasan yang lemah. Ia menilai wacana kenaikan HET sebagai “jalan pintas” yang tidak menyentuh masalah mendasar.

“Kapasitas Zulhas dalam menjaga kestabilan harga minyak goreng domestik justru terlihat karut-marut,” cetusnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada penguatan pengawasan distribusi dan penindakan tegas terhadap penimbun serta pedagang nakal. Menurutnya, mengubah aturan harga bukanlah langkah yang tepat.

“Bukan malah memilih menaikkan HET Minyakita. Itu menunjukkan kegagalan pemerintah, sementara yang harus menanggung dampaknya adalah rakyat,” sindir Efriza.

Efriza menyimpulkan bahwa lonjakan harga yang tak terkendali ini menjadi bukti nyata lemahnya manajemen pangan di bawah komando Zulhas. “Naiknya HET Minyakita bukan solusi, tetapi bukti kegagalan kerja Zulhas sebagai Menko Pangan,” demikian Efriza.