PDIP Desak Pemerintah Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

PARADAPOS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah untuk konsisten menerapkan politik luar negeri bebas-aktif dalam menyikapi eskalasi konflik bersenjata di kawasan Jazirah Arab. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Surabaya, Senin (30/3/2026), menanggapi situasi geopolitik global yang dinilai semakin tegang dan multipolar.

Relevansi Doktrin Bebas-Aktif di Tengah Gejolak Global

Hasto Kristiyanto melihat memuncaknya rivalitas antar kekuatan besar, ketegangan ekonomi, dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia sebagai tantangan serius. Dalam pandangannya, kondisi ini menuntut kejelasan arah dan keteguhan sikap Indonesia di panggung internasional agar tidak terseret dalam kepentingan global yang mungkin bertentangan dengan kepentingan nasional.

Prinsip bebas-aktif, menurutnya, bukan sekadar warisan sejarah. Doktrin yang diletakkan Bung Karno itu dinilai masih relevan sebagai panduan strategis bagi Indonesia untuk menjaga independensi sekaligus berani menyuarakan sikapnya sendiri.

“Bung Karno telah meletakkan fondasi melalui politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia harus berani menyatakan sikap, tetapi tetap menjaga independensi dari pengaruh blok mana pun,” tegas Hasto.

Posisi Indonesia sebagai Kekuatan Penyeimbang

PDIP menegaskan bahwa posisi ideal Indonesia di dunia internasional adalah sebagai kekuatan penyeimbang dan penggerak nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta perdamaian. Mandat ini, ditegaskan Hasto, bersumber dari amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945, yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

Ia mengingatkan kembali peran strategis Indonesia sebagai pelopor solidaritas global yang menolak dominasi kekuatan besar, seperti yang pernah ditunjukkan dalam Konferensi Asia Afrika 1955. Legitimasi historis dan moral inilah yang dianggap memberinya hak untuk bersuara, khususnya membela negara-negara yang mengalami ketidakadilan.

“Indonesia memiliki legitimasi historis dan moral untuk berbicara di forum internasional, terutama dalam membela negara-negara yang mengalami ketidakadilan,” ujarnya.

Dorongan untuk Pemerintahan Prabowo dan Dialog Antar Pemimpin

Dalam konteks kekinian, PDIP mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk secara konsisten menjalankan amanat konstitusi tersebut. Partai berharap Indonesia dapat berperan aktif menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hasto juga membeberkan bahwa telah terjadi pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo. Pertemuan itu, antara lain, membahas isu bangsa dan dinamika geopolitik internasional, dengan poin penting tentang perlunya dialog berkelanjutan antar pemimpin bangsa.

Megawati disebutkan telah berbagi pengalaman dengan Presiden. Sebelumnya, undangan untuk bertemu juga sempat disampaikan kepada sejumlah tokoh bangsa lain, namun saat itu Presiden Prabowo masih menghadiri agenda lain di luar daerah.

Spirit Kemerdekaan untuk Persaudaraan Global

Secara lebih luas, Hasto menjelaskan bahwa pandangan PDIP mengenai politik luar negeri berakar pada filosofi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kemerdekaan bangsa ini ditujukan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk ikut membangun persaudaraan dunia, memberikan spirit bagi bangsa-bangsa lain yang masih tertindas.

“Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. itulah yang harus dilanjutkan oleh seluruh Presiden,” pungkasnya menutup pernyataan.