Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH Sehari Seminggu Mulai 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam seminggu. Kebijakan yang efektif mulai 1 April 2026 ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi di tempat kerja, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mendorong pola kerja yang lebih adaptif di tengah dinamika geopolitik global.

Kolaborasi Strategis untuk Kampanye yang Lebih Efektif

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, untuk mendorong implementasi yang masif, Kemnaker akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara dan Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan kampanye yang lebih luas dan efektif bagi perusahaan-perusahaan di bawah naungan kedua institusi tersebut.

“Saya melihat program optimalisasi pemanfaatan energi ini nanti harus bergulir secara masif. Sehingga nanti kami tentu akan berkolaborasi apakah itu dengan Danantara, Kementerian Dalam Negeri untuk kampanye yang lebih masif dan lebih efektif,” jelas Menaker di Jakarta, Rabu.

Ia menilai langkah ini bukan sekadar kebijakan insidental, melainkan sebuah kebutuhan strategis yang perlu dijalankan secara berkelanjutan. Optimalisasi energi ditempatkan sebagai bagian dari jawaban nasional menghadapi tantangan ketahanan energi dan mendorong efisiensi di berbagai sektor usaha.

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Meski bersifat imbauan, surat edaran tersebut menindaklanjuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memberi bobot strategis pada program ini.

“Karena ini adalah kebutuhan kita sebenarnya. Ketahanan energi itu menjadi sangat penting untuk bangsa ini ke depannya dan ini membutuhkan kolaborasi,” tegas Yassierli.

Kemnaker memberikan fleksibilitas kepada perusahaan, terutama sektor swasta, untuk menentukan hari pelaksanaan WFH sesuai dengan kondisi operasional masing-masing. Hal ini menunjukkan pertimbangan terhadap kompleksitas dunia usaha.

Jaminan Hak Pekerja dan Sektor yang Dikecualikan

Menteri Yassierli menegaskan, penerapan WFH sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak dasar karyawan. Perusahaan diwajibkan tetap membayar upah atau gaji secara penuh serta hak lainnya, termasuk cuti tahunan yang tidak boleh dipotong.

Namun, kebijakan ini memiliki pengecualian penting bagi sektor-sektor yang dinilai krusial dan harus tetap beroperasi dari kantor. Pengecualian berlaku untuk perusahaan di bidang energi, kesehatan, infrastruktur, pelayanan masyarakat, ritel, industri produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi, logistik, serta keuangan.

Dengan struktur demikian, kebijakan ini berusaha mencari titik keseimbangan antara tujuan penghematan energi nasional dan kelancaran layanan esensial serta aktivitas ekonomi produktif. Keberhasilannya kelak akan sangat bergantung pada koordinasi yang solid dan pemahaman bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan tenaga kerja.