Kemnaker Tegaskan Isu Pencairan BSU Rp600.000 April 2026 Adalah Hoaks

PARADAPOS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi membantah adanya jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 pada April 2026. Menanggapi maraknya informasi yang beredar di media sosial dan pesan berantai, Kemnaker menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan atau jadwal resmi untuk penyaluran BSU di tahun tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah ini.

Klarifikasi Resmi Kemnaker Terkait Isu BSU 2026

Gelombang informasi mengenai pembukaan pendaftaran dan pencairan BSU Rp600.000 untuk bulan April 2026 ternyata tidak memiliki dasar yang sah. Kemnaker secara tegas telah menyatakan bahwa berbagai unggahan yang beredar merupakan informasi palsu atau hoaks. Beredarnya kabar ini dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan pekerja yang menantikan bantuan.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, memberikan penegasan langsung mengenai hal ini. Ia mengingatkan publik untuk selalu bersikap kritis terhadap informasi yang diterima.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

Status Terkini dan Imbauan untuk Masyarakat

Mengingat penyaluran terakhir program BSU dilakukan pada Agustus 2025, wajar jika muncul ekspektasi mengenai kelanjutannya di tahun berikutnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum ada keputusan pemerintah untuk melanjutkan program tersebut pada 2026. Data terakhir mencatat sebanyak 16.048.472 pekerja yang menerima bantuan pada periode sebelumnya.

Faried kembali menegaskan bahwa situasi saat ini masih belum berubah. Pihaknya menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum dapat mengumumkan informasi apa pun kepada publik.

"Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi," tegas Faried.

Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi informasi menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi kebenaran berita sebelum menyebarluaskannya dan segera melaporkan setiap konten yang diduga merupakan upaya penipuan berkedok BSU. Langkah ini penting untuk mencegah kerugian materiil dan psikologis yang lebih luas di tengah masyarakat.