Jawa Barat Tata Kawasan Gedung Sate dan Gasibu untuk Atasi Macet Saat Unjuk Rasa

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang penataan kawasan Gedung Sate di Bandung dengan memperluas halamannya dan mengintegrasikannya dengan Lapangan Gasibu. Rencana ini bertujuan mengatasi kemacetan parah yang kerap terjadi di Jalan Diponegoro dan ruas utama lainnya saat ada aktivitas massa, seperti unjuk rasa, di depan gedung pemerintahan tersebut. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, penataan dilakukan agar ruang berekspresi masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan kelancaran lalu lintas kota.

Mengurai Kemacetan, Menjaga Akses Demokratis

Selama ini, dinamika di jantung pemerintahan Jawa Barat itu kerap berbenturan dengan kepentingan mobilitas warga. Setiap aksi unjuk rasa yang berlangsung hampir selalu berujung pada penutupan Jalan Diponegoro. Efek domino yang ditimbulkannya adalah kemacetan panjang yang melumpuhkan sejumlah arteri Kota Bandung. Melihat persoalan ini, langkah penataan diambil bukan untuk membatasi, melainkan mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara lebih cerdas.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan latar belakang kebijakan ini dengan nada prihatin terhadap kondisi yang sering terjadi. "Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate terbangun dengan baik. Bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup, akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah," ucapnya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Konsep Sirkulasi dan Integrasi Kawasan

Solusi yang diusung berupa perubahan desain sirkulasi kendaraan di sekitar kawasan. Rancangannya, lalu lintas akan diatur dengan pola jalur melingkar. Kendaraan akan dialirkan memutar mengarah ke kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebelum kembali menyambung ke jalur utama. Tidak hanya itu, sebagian area Gasibu juga akan dimanfaatkan untuk membangun akses penghubung tambahan di ujung kawasan, guna memperlancar arus kendaraan.

Dengan skema ini, Dedi Mulyadi optimis gangguan lalu lintas dapat diminimalisir. "Ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro tetap terbuka dan tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate," tegasnya.

Ruang Aspirasi Tetap Terjamin

Poin penting yang ditegaskan kembali oleh Gubernur adalah komitmen terhadap ruang demokrasi. Penataan ini sama sekali bukan upaya untuk membungkam suara masyarakat. Prinsipnya jelas: aktivitas penyampaian pendapat boleh terus berlangsung, asalkan tidak memutus denyut nadi transportasi kota.

"Unjuk rasa boleh saja, tetapi tidak mengganggu lalu lintas," ungkapnya dengan nada tegas namun terbuka.

Ia juga memberikan kepastian bahwa elemen historis dalam kawasan akan tetap dipertahankan. Batu prasasti Kementerian Pekerjaan Umum yang berdiri di area tersebut tidak akan digeser dari tempatnya. "Prasasti tidak akan digeser, tetap di situ," kata Dedi. Pernyataan ini mengisyaratkan kehati-hatian pemerintah provinsi dalam merancang perubahan, dengan tetap menghormati jejak sejarah yang ada.

Memulihkan Citra Gasibu sebagai Halaman Gedung Sate

Di balik tujuan fungsional, penataan ini juga memiliki dimensi estetika dan simbolis. Halaman Gasibu yang selama ini terkesan terpisah akan disatukan dan diselaraskan ketinggiannya dengan halaman Gedung Sate. Hasilnya, akan tercipta sebuah ruang terbuka yang lebih luas, integratif, dan megah.

Dedi Mulyadi menyoroti kondisi eksisting yang dinilainya kurang tepat. Saat ini, Gasibu lebih terasa sebagai bagian dari area hotel mewah di sebelahnya daripada sebagai halaman dari ikon pemerintahan Jawa Barat. Konsep baru ini bertujuan mengembalikan marwah kawasan tersebut.

"Halaman nanti terbuka lebih luas dan lebih lebar, sehingga Gasibu kembali menjadi halaman Gedung Sate bukan halaman Pullman," tuturnya, menegaskan visi penataan yang tidak sekadar membangun fisik, tetapi juga memulihkan makna ruang publik yang semestinya.