PARADAPOS.COM - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi menempati peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan skor 81,98, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Capaian ini diperkuat oleh surplus beras sebesar 1,2 juta ton pada awal 2026, yang menjadikan Kalsel sebagai salah satu penyangga pangan utama di tengah tekanan ekonomi global. Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menegaskan bahwa kebijakan pangan daerah kini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.
Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani
Data triwulan I 2026 menunjukkan bahwa sektor pangan Kalsel mampu bertahan di tengah gejolak global. Inflasi bulanan tercatat melandai dari 0,86 persen pada Februari menjadi 0,5 persen pada Maret 2026. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) justru menunjukkan tren positif, naik dari 121,1 pada awal tahun menjadi 126,53 pada Maret 2026. Angka ini mengindikasikan bahwa petani di Kalsel masih memperoleh keuntungan meskipun harga pasar terus berfluktuasi.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan. Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat tetap bisa membeli dengan harga wajar,” ujar H. Muhidin dalam keterangan yang dikutip Rabu, 29 April 2026.
Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Pertanian
Pemerintah Provinsi Kalsel mulai menggenjot hilirisasi untuk memberikan nilai tambah pada hasil pertanian. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengolahan ubi kayu menjadi beras analog di Kabupaten Tanah Bumbu. Langkah ini menjadi alternatif konsumsi beras sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menekankan pentingnya diversifikasi untuk memperkuat ekonomi desa. Selain padi, Kalsel mencatat produksi cabai besar mencapai 11 ribu ton dan cabai rawit 14 ribu ton. Pasokan yang melimpah ini efektif meredam gejolak harga komoditas hortikultura di pasar.
“Kita dorong agar hasil pertanian tidak berhenti di produksi, tetapi memberi nilai tambah bagi petani,” tegas Syamsir.
Infrastruktur Lumbung Pangan dan Program Porang
Sebagai bantalan dari akar rumput, Pemprov Kalsel telah merehabilitasi 175 unit lumbung pangan yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Infrastruktur ini berfungsi sebagai cadangan strategis saat terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga yang mendadak.
Selain komoditas utama, Kalsel juga memperkenalkan program “Porang Reborn”. Hingga tahun 2026, lahan budidaya porang telah mencapai 127 hektare dengan dukungan pabrik pengolahan di Bati-Bati, Tanah Laut. Harga umbi porang di tingkat petani kini stabil di kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram.
Digitalisasi Sistem Pangan
Syamsir Rahman mengungkapkan bahwa seluruh sistem ketahanan pangan Kalsel kini terintegrasi dalam portal “Satu Data Pangan”. Digitalisasi ini memungkinkan pemerintah memantau stok, distribusi, dan harga secara real-time. Data yang akurat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Ke depan, kita ingin memastikan setiap kebijakan pangan benar-benar berbasis data dan berdampak di lapangan. Ketahanan pangan harus menjadi sistem yang hidup dan adaptif menjawab tantangan zaman,” kata Muhidin.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Prabowo: 60 Juta Warga Nikmati Makan Bergizi Gratis, Negara Lain Mulai Belajar dari Indonesia
KSPSI Pilih May Day 2026 dengan Solusi Konkret, Desak Pengesahan RUU Ketenagakerjaan
Taylor Swift Kritik Penggemar yang Terlalu Ekstrem ‘Bermain Detektif’ di Balik Lagu-Lagunya
Pemprov DKI Bangun Flyover Latumenten untuk Hilangkan Risiko Kecelakaan di Perlintasan Kereta