PARADAPOS.COM - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai keputusan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang kembali menahan suku bunga pada Rabu, 29 April 2026, menjadi sinyal perubahan paradigma kebijakan global. Menurutnya, era ketidakpastian yang berkepanjangan akan menjadi realitas baru yang harus dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta dan dikutip dari laporan Antara pada Kamis, 30 April 2026.
The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen. Langkah ini menegaskan bahwa tekanan inflasi dan risiko global belum sepenuhnya mereda. Ketua The Fed, Jerome Powell, menunjukkan sikap yang semakin hati-hati, mengindikasikan bahwa bank sentral AS belum akan terburu-buru melonggarkan kebijakan moneternya.
Pergeseran Pendekatan Kebijakan Global
Fakhrul menjelaskan bahwa keputusan The Fed ini diperkuat oleh wacana munculnya figur-figur seperti Kevin Warsh. Tokoh tersebut dinilai cenderung membawa pendekatan kebijakan yang lebih berbasis realisasi dibandingkan dengan panduan ke depan ("forward guidance").
"Jika kebijakan global bergeser menjadi "less forward-looking" dan lebih "reactive" terhadap realisasi inflasi dan risiko aktual, maka volatilitas akan menjadi "the new normal". Ini berarti negara seperti Indonesia harus jauh lebih sigap dan tegas dalam menjaga stabilitas," ujar Fakhrul.
Ia menambahkan, perubahan ini menuntut setiap negara untuk tidak lagi bergantung pada proyeksi jangka panjang, melainkan harus siap bereaksi cepat terhadap data dan kondisi aktual yang muncul.
Dampak ke Nilai Tukar Rupiah
Dalam konteks domestik, Fakhrul menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini sedang tertekan. Ia menilai rupiah berada dalam fase "overshooting", yaitu kondisi di mana tekanan nilai tukar bergerak melampaui fundamental jangka pendek dan sedang mencari titik keseimbangan baru.
"Rupiah saat ini sedang berada dalam fase "overshooting", mencari kestabilan barunya di tengah tekanan global. Dalam fase seperti ini, pasar membutuhkan sinyal yang jelas bahwa otoritas siap menjaga stabilitas. Begitu BI menunjukkan langkah siap melakukan "monetary tightening", Siap-siap rupiah akan bisa kembali menguat," jelasnya.
Oleh karena itu, ia menilai Bank Indonesia (BI) perlu mulai menunjukkan bias pengetatan ("tightening bias") yang lebih kuat. Langkah ini penting sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas dan meredam tekanan eksternal yang masuk.
"Respons hawkish dari Bank Indonesia menjadi penting, bukan hanya untuk menahan tekanan nilai tukar, tetapi juga untuk mengelola ekspektasi pasar. Ini bukan soal mengejar The Fed, tetapi soal menjaga kepercayaan terhadap stabilitas domestik," tuturnya.
Kepastian Arah APBN
Di sisi fiskal, Fakhrul menyoroti pentingnya kepastian arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan bahwa penyesuaian terhadap program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan langkah yang perlu diapresiasi.
"Penyesuaian anggaran, termasuk dalam program MBG, menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap dinamika fiskal dan tidak terjebak dalam rigiditas. Ini penting untuk menjaga kredibilitas APBN di tengah tekanan global yang meningkat," katanya.
Ia menambahkan, pasar saat ini membutuhkan kejelasan terkait target fiskal dan strategi pembiayaan. Hal ini terutama penting dalam konteks potensi tekanan dari harga energi dan kebutuhan belanja domestik yang terus meningkat.
"Kepastian target APBN menjadi kunci. Pasar harus melihat bahwa pemerintah memiliki ruang dan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Ini akan menjadi jangkar utama kepercayaan investor," ujar dia.
Reformasi Kebijakan dan Sinergi Antar Lembaga
Lebih lanjut, Fakhrul menambahkan bahwa berbagai reformasi yang telah berjalan, baik di sektor fiskal maupun pasar keuangan, mulai menunjukkan dampak positif. Meskipun demikian, hasilnya belum sepenuhnya tercermin dalam stabilitas pasar jangka pendek.
"Reform yang sudah dilakukan baik dari sisi transparansi pasar, pengelolaan fiskal, maupun koordinasi kebijakan harus terus dikomunikasikan secara konsisten dan terukur, jangan biarkan pasar dan masyarakat blank. Ini penting agar pasar memahami bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah volatilitas global," tambahnya.
Sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kini memasuki fase yang lebih menentukan. Kebijakan yang diambil tidak hanya harus tepat, tetapi juga harus terlihat kredibel dan siap dieksekusi di lapangan.
"Masyarakat dan pasar saat ini tidak hanya butuh kebijakan yang benar, tetapi juga kepastian bahwa kebijakan tersebut akan dijalankan dengan disiplin dan fleksibilitas. Kehati-hatian pengambil kebijakan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus kepercayaan," jelas dia.
Fakhrul juga menegaskan bahwa dunia saat ini tidak lagi memberikan kemewahan kepastian. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ekonomi suatu negara.
"Kita tidak bisa menunggu dunia stabil untuk bertindak. Justru dalam ketidakpastian inilah ketegasan dan kehati-hatian harus berjalan bersamaan. Karena stabilitas bukan datang dari dunia yang tenang, tetapi dari kebijakan yang siap menghadapi badai," tutupnya.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Gubernur Jabar Usul Underpass di Pasteur untuk Atasi Kemacetan, Masih Butuh Kajian dan Atasi Banjir
Tiga Film Baru Serbu Bioskop, Perjalanan ‘Tiba-Tiba Setan’ Menuju Satu Juta Penonton Terancam
Jaksa Agung Lantik Abdul Qohar sebagai Kajati Jawa Timur, Tegaskan Tinggalkan Budaya Business as Usual
417 Siswa Penabur Kelapa Gading Tampilkan Inovasi STEAM dan Seni Bertema Kota Cerdas