PARADAPOS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan pembangunan underpass di kawasan Pasteur, Kota Bandung, sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan parah di pintu keluar tol. Rencana ini masih dalam tahap awal dan memerlukan kajian teknis yang mendalam serta koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, menyatakan bahwa komunikasi awal dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah dimulai, namun sejumlah tantangan seperti banjir dan pembebasan lahan harus diselesaikan terlebih dahulu. Hingga saat ini, perkiraan biaya proyek belum dapat ditentukan karena masih menunggu dokumen perencanaan teknis.
Koordinasi Awal dengan Pemerintah Pusat
Agung Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi awal dengan Kementerian PU. Persimpangan Pasteur, menurutnya, merupakan bagian dari rencana Tol BIUTR yang menghubungkan arah lalu lintas Dr. Djunjunan dengan Gerbang Tol Pasteur.
“Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah melakukan koordinasi awal dengan Kementerian PU, dimana Persimpangan Pasteur merupakan bagian dari tol BIUTR dengan arah lalu lintas Dr. Djunjunan – Gerbang tol Pasteur,” katanya, Kamis (30/4/2026).
Banjir Jadi Tantangan Utama
Pembangunan underpass tidak bisa langsung direalisasikan. Agung menekankan bahwa ada persoalan mendasar yang harus diatasi lebih dulu, yaitu banjir yang kerap melanda kawasan Pasteur. Langkah awal yang diperlukan adalah penanganan masalah banjir tersebut.
“Sebagai tahap awal diperlukan penanganan permasalahan banjir di wilayah Pasteur. Pembangunan underpass dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan pergerakan arus lalu lintas di Simpang Pasteur,” jelasnya.
Sinkronisasi Rencana Antar Instansi
Proyek ini membutuhkan sinkronisasi yang matang antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian PU, dan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini penting karena kawasan Pasteur terhubung langsung dengan rencana pembangunan Tol BIUTR.
“Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Jabar, Kementerian PU dan Pemkot Bandung agar dapat menjadi satu kesatuan dengan rencana Tol BIUTR,” ujarnya.
Potensi Kendala: Banjir dan Lahan
Di samping risiko banjir, Agung juga menyoroti tantangan lain yang tak kalah besar, yaitu pembebasan lahan. Kedua masalah ini harus diantisipasi sejak awal agar proyek tidak terhambat di kemudian hari.
“Potensi hambatan yang mungkin terjadi antara lain potensi terjadinya banjir dan masalah pembebasan lahan,” ungkapnya.
Anggaran Masih dalam Kajian
Hingga saat ini, belum ada angka pasti terkait biaya pembangunan underpass Pasteur. Pemerintah masih membutuhkan dokumen perencanaan teknis, seperti studi kelayakan (FS) dan detail engineering design (DED), untuk menghitung kebutuhan anggaran secara rinci.
“Perkiraan biaya Underpass Pasteur masih dalam proses kajian awal. Dokumen perencanaan teknis seperti FS dan DED diperlukan untuk mengetahui kebutuhan biaya secara detail,” pungkasnya.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
KJRI Kuching Pulihkan Hak Gaji Dua PMI Asal Indonesia Total Rp170 Juta
Jakpro Mulai Uji Coba LRT Jakarta Fase 1B di Jalur Velodrome-Pasar Pramuka
Ubaya Sapu Bersih Gelar Juara Putra dan Putri Campus League Basketball 2026 Regional Surabaya
Bareskrim Bongkar Modus Haji Ilegal Bermodus Visa Tenaga Kerja, 127 Orang Diduga Telah Diberangkatkan