PARADAPOS.COM - Israel dan Lebanon kembali menyepakati perpanjangan gencatan senjata yang rapuh, kali ini dengan membentuk zona keamanan percontohan di Lebanon selatan. Kesepakatan yang diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (3/6) ini bergantung pada penghentian total serangan dari Hizbullah dan evakuasi personel kelompok tersebut dari wilayah antara Sungai Litani hingga perbatasan. Langkah ini muncul setelah serangan Israel menewaskan sembilan orang di Lebanon selatan dan Hizbullah membalas dengan roket ke utara Israel, menguji gencatan senjata parsial yang disepakati pada April lalu.
Di tengah kepungan asap dan duka, para diplomat di Washington berhasil merumuskan apa yang mereka sebut sebagai "zona percontohan." Di zona ini, Angkatan Bersenjata Lebanon akan memegang kendali penuh, tanpa ada ruang bagi aktor non-negara—termasuk Hizbullah—untuk beroperasi. Namun, pernyataan bersama kedua negara itu tidak merinci bagaimana mekanisme zona tersebut akan berjalan di lapangan.
Kedua pihak sepakat untuk kembali bertemu pada 22 Juni, dengan target mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif. "Kami menolak segala upaya, baik oleh negara maupun aktor non-negara, untuk menyandera masa depan Lebanon," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
Gencatan Senjata yang Diuji Peluru
Gencatan senjata parsial yang disepakati pada Senin (1/6) langsung mendapat ujian berat. Di satu sisi, Israel berjanji tidak akan membombardir Beirut. Sebagai imbalannya, Hizbullah diminta menahan diri dari menyerang Israel. Namun, pada Rabu, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan Israel menewaskan sedikitnya sembilan orang, termasuk dua petugas medis yang sedang bertugas di dalam ambulans di wilayah Chehour.
"Secara langsung menargetkan sebuah ambulans," demikian tuduhan kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa 128 tenaga kesehatan telah tewas dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, militer Israel mengaku telah mencegat drone dan dua proyektil yang melintas dari Lebanon. Hizbullah, di sisi lain, mengklaim serangan mereka menyasar konsentrasi pasukan Israel di perbatasan.
Di selatan Beirut, seorang warga bernama Mariam Hessa, 23 tahun, menyuarakan kegelisahan yang sama. "Saya rasa ini tidak adil, karena wilayah selatan selalu dibombardir, rumah-rumah rusak, hancur, dan orang-orang meninggal," katanya kepada BBC. "Saya ingin gencatan senjata berlaku untuk seluruh Lebanon, bukan hanya untuk suatu wilayah seperti Dahieh atau bahkan hanya selatan. Tidak, ini harus untuk seluruh Lebanon. Kami membutuhkan ini."
Sikap Hizbullah: Tidak Terikat
Hingga berita ini diturunkan, Hizbullah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kesepakatan terbaru. Namun, seorang anggota dewan politik kelompok tersebut, Mahmoud Qamati, sebelumnya telah menegaskan kepada BBC bahwa mereka tidak akan terikat pada komitmen apa pun yang dihasilkan dari perundingan di Washington.
"Kami menilai negosiasi ini tidak berkaitan dengan kami, dan kami juga tidak mengakui hasil maupun keputusan yang diambil, karena pada prinsipnya kami telah menolaknya," ujarnya.
Pernyataan itu mempertegas posisi Hizbullah yang sejak awal menolak keterlibatan dalam perundingan yang dimediasi AS. Kelompok yang didukung Iran ini menganggap konflik mereka dengan Israel adalah bagian dari perang yang lebih besar antara AS, Israel, dan Iran—sebuah perang yang dimulai pada 2 Maret lalu ketika Hizbullah meluncurkan roket sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran.
Korban di Kedua Sisi
Lebanon menjadi medan yang paling merasakan dampak konflik ini. Menurut kementerian kesehatan setempat, sedikitnya 3.516 orang telah tewas sejak perang dimulai. Data ini tidak membedakan kombatan dan warga sipil. PBB mencatat lebih dari satu juta orang mengungsi di dalam negeri, sementara perintah evakuasi Israel mencakup lebih dari seperdelapan wilayah Lebanon.
Di sisi lain, Israel melaporkan 26 tentara dan empat warga sipil tewas di kedua sisi perbatasan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pekan lalu, memerintahkan militer untuk meningkatkan serangan dan bergerak lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon sebagai respons atas serangan drone dan roket ke komunitas di utara Israel.
Di tepi laut Beirut, ribuan pengungsi kini tinggal di tenda-tenda. Akses terhadap makanan, air bersih, dan fasilitas sanitasi sangat terbatas. Seorang mahasiswa, Mariam Hessa, menjadi salah satu suara yang mewakili harapan akan perdamaian yang menyeluruh, bukan hanya parsial.
Peran Trump dan Ketegangan dengan Netanyahu
Gencatan senjata parsial yang diumumkan pada Senin lalu ternyata lahir dari percakapan telepon bernada keras antara Presiden AS Donald Trump dan Netanyahu. Dalam wawancara dengan podcast Pod Force One milik New York Post, Trump mengaku sempat menyebut Netanyahu "gila" karena perintahnya untuk membombardir Beirut.
"Saya agak terganggu dengan aksinya yang terus-menerus menyerang Lebanon," kata Trump. "Pada suatu titik, saya berkata: 'Bibi [Netanyahu], kita harus menghentikan ini.'"
Netanyahu kemudian sepakat untuk menahan diri dari menyerang Beirut, namun menegaskan bahwa operasi militer di Lebanon selatan akan terus berlanjut. Ketika ditanya mengenai percakapan tersebut dalam wawancara dengan CNBC, Netanyahu berkilah: "Kadang-kadang, seperti keluarga, kami memiliki perbedaan taktis. Kami selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya."
Trump dikhawatirkan eskalasi di Lebanon dapat menggagalkan kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri perang antara AS, Israel, dan Iran. Iran sendiri telah memperingatkan bahwa setiap gencatan senjata di kawasan harus mencakup Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, pada Rabu, menyatakan bahwa angkatan bersenjata Iran "sepenuhnya siap" untuk melanjutkan perang jika agresi Israel terhadap Beirut berlanjut.
Namun, pada Rabu malam, Trump justru ingin memisahkan pembahasan perang di Lebanon dari negosiasi dengan Iran. "Saya ingin memisahkannya, saya ingin menjadikannya pembahasan terpisah, karena ini memang... berbeda," ujar presiden AS itu kepada wartawan.
Artikel Terkait
KPK Ungkap Pemerasan Sistemik Pengurusan Izin Tinggal WNA di Imigrasi, Rugikan Negara Rp145,5 Miliar
KPK Endus Gratifikasi di Kasus Dugaan Korupsi Wakil Menteri Imipas Silmy Karim
KPK: Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Diduga Peras WNA, Uangnya Dibeli Rumah Pakai Kepingan Emas
Kepala BGN Baru Nanik S Deyang Minta Publik Awasi dan Koreksi Kinerjanya