Desakan Publik pada Prabowo: Proses Hukum Jokowi dan Luhut Dinanti

Presiden Prabowo Subianto mendapat desakan untuk tidak melindungi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan yang tengah menjadi sorotan publik. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyatakan bukti-bukti yang telah terungkap di mata publik dapat menjadi amunisi kritik terhadap pemerintahan Prabowo jika tidak segera bertindak.

Ketegasan Prabowo Dinanti Publik

Muslim Arbi menegaskan bahwa ketegasan sikap Prabowo sangat dinantikan rakyat untuk menegakkan keadilan. "Ketegasan dan keteguhan sikap Prabowo sangat dinantikan oleh publik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran," ujarnya seperti dikutip dari RMOL, Minggu (2/11/2025).

Beban Warisan Pemerintahan Jokowi

Berbagai keputusan dan proyek di era Jokowi dinilai menjadi beban berat yang harus dipikul pemerintahan Prabowo dan rakyat Indonesia. Beberapa isu yang mencuat antara lain:

Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Publik menganggap Jokowi tidak mampu membuktikan keabsahan ijazah UGM secara sah dan legal. Hal ini dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat dan negara.

Proyek Bermasalah yang Rugikan Negara

Beberapa proyek strategis nasional dituding menimbulkan kerugian negara, termasuk:

• Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB/Whoosh)
• Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terbengkalai
• Proyek infrastruktur yang menjadi "rumah hantu" seperti Bandara Kertajati

Masalah Utang Negara

Pernyataan Menteri Keuangan mengenai utang era Jokowi sebesar Rp24.000 triliun memperkuat dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan utang luar negeri.

Dukungan untuk KPK

Publik menanti ketegasan Presiden Prabowo dalam mendukung KPK untuk memproses hukum terhadap Jokowi dan Luhut, khususnya dalam kasus Whoosh yang kerugian negaranya dapat dihitung secara jelas.

Konsekuensi Jika Tidak Bertindak

Menurut Muslim Arbi, jika Jokowi dan Luhut tidak diproses hukum, maka publik akan menganggap Prabowo memberikan perlindungan. Hal ini berpotensi menggerus kepercayaan rakyat dan memunculkan mosi tidak percaya terhadap komitmen pemberantasan korupsi.