Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak menghadapi persoalan serius terkait pembiayaan. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.

Prabowo menyebut pihaknya telah mempelajari secara seksama terkait polemik Whoosh dan tidak menemukan ada masalah berarti. "Gak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari, masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ujar Prabowo di hadapan masyarakat yang hadir dalam acara peresmian.

Prabowo Minta Masyarakat Tidak Cemas

Prabowo meminta masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar tidak cemas terhadap pembiayaan proyek kereta cepat tersebut. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan untuk menanggung proyek strategis seperti Whoosh.

"Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang ga tau dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Jadi tenang-tenang aja, bangsa kita kuat, kaya," tegas Prabowo.

Komitmen Gunakan Kekayaan Negara untuk Rakyat

Lebih lanjut Prabowo berkomitmen mengumpulkan kekayaan negara yang dicuri dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, salah satunya pada proyek Whoosh. "Saya tidak akan ragu bersama tim saya kita buktikan kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat," kata Prabowo.

Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh

Utang Kereta Cepat Whoosh adalah sekitar Rp116 triliun, dengan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Jumlah ini membengkak dari perkiraan awal karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai sekitar Rp19,8 triliun.

Sebelumnya, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mewanti-wanti Pemerintah RI soal risiko besar yang bisa timbul dari proyek kereta Whoosh. Selain membebani keuangan negara, proyek yang melibatkan Tiongkok itu kini disebut-sebut berpotensi menimbulkan ancaman kedaulatan jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.