Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut angkat bicara menanggapi polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, yang tengah menjadi sorotan. Puan menegaskan bahwa persoalan utang Whoosh ini rencananya akan dibahas secara mendalam oleh komisi terkait di DPR bersama dengan pemerintah.
DPR Akan Kaji Keputusan Era Pemerintahan Sebelumnya
Mantan Menko PMK itu menyatakan bahwa DPR akan mengkaji keputusan-keputusan yang dibuat pada era pemerintahan sebelumnya. "Nanti itu, hal tersebut (utang Whoosh), kan kita akan bahas di Komisi terkait. Kami lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu dan ini kan harus dibahas bersama pemerintah," ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan juga menyinggung penyelidikan KPK yang tengah menyelidiki dugaan korupsi pada proyek Whoosh. Ia menekankan pentingnya mencegah kerugian negara yang berlarut-larut. "Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa. Lalu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Respons Terhadap Pernyataan Presiden Prabowo Subianto
Pernyataan Puan Maharani ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meminta publik untuk tidak meributkan masalah Whoosh. Dalam sebuah kesempatan, Prabowo menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab penuh, termasuk menanggung utang Whoosh yang mencapai triliunan rupiah per tahun.
Namun, Puan menegaskan bahwa pembahasan komprehensif tetap diperlukan. "Ini agar jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut," paparnya, menekankan pentingnya transparansi dan kajian mendalam sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Dengan demikian, isu utang kereta cepat Whoosh dipastikan akan menjadi salah satu topik panas yang dibahas antara legislatif dan eksekutif dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Mahfud MD Desak Evaluasi Terbuka Program Makan Bergizi Gratis
Relawan Prabowo-Gibran Dukung Penyelesaian Kasus Ijazah Palsu Rismon Sianipar via Restorative Justice
Mantan Ketua PN Depok Gugat KPK via Praperadilan Usai OTT Suap Lahan
Koalisi Sipil Soroti Respons Prabowo Usai Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS