"Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pencopotan Dahnil dari posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah," tegas Farid seperti dikutip media.
Dukungan dan Kritik dari Berbagai Pihak
Kritik terhadap Dahnil juga datang dari kalangan ulama. Mantan Wakil Sekjen MUI, Kiai Ikhsan, menilai pejabat publik seharusnya memilih diksi yang tidak menyakiti dan memberi harapan kepada masyarakat, serta meneladani sikap para ulama.
Di sisi lain, inti kritik Buya Anwar Abbas adalah kekhawatiran akan kegagalan sistemik jika penyedia layanan haji terlalu sedikit. Ia mendorong evaluasi menyeluruh untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Analisis Dampak dan Sensitivitas Publik
Farid Idris menambahkan bahwa publik Muhammadiyah memiliki sensitivitas tinggi terhadap penggunaan jabatan publik untuk kepentingan personal atau politik. Pilihan kata Dahnil dinilai menunjukkan arogansi dan ketidakmatangan emosional dalam merespons kritik konstruktif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dahnil Anzar Simanjuntak terkait tuntutan pencopotan dirinya. Polemik ini menyoroti dua hal penting: tata kelola haji yang transparan dan etika komunikasi pejabat negara dalam menghadapi kritik dari tokoh masyarakat.
Artikel Terkait
Desakan Copot Dahnil Anzar: Aktivis Muhammadiyah Protes Ucapan Kasar ke Anwar Abbas
PBNU Kecam Dahnil Anzar: Tanggapi Kritik Haji Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab
Anies Baswedan Viral Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Respons Santainya Tuai Pujian
Prabowo Ultimatum Koruptor: Jangan Nantang Gue Lo - Pernyataan Tegas Presiden