Ribuan Mahasiswa Jakarta Protes Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Desak Pemerintah Turunkan Harga Pokok

PARADAPOS.COM - Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang Jakarta. Pada Jumat, 12 Juni 2026, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, menolak dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Aksi yang bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini dipicu oleh kekhawatiran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat di tengah tekanan ekonomi yang kian nyata. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Yatalathof Ma'shum Imawan, membacakan lima tuntutan utama, termasuk penghentian kedua program tersebut dan desakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak.

Suasana di Bundaran HI pagi itu terasa panas. Spanduk-spanduk bertuliskan kritik tajam berkibar di antara lautan manusia. Mereka datang bukan sekadar untuk berteriak, melainkan membawa kegelisahan yang telah lama terpendam. “Kami melihat kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, dan masyarakat semakin tertekan,” ujar Athof, sapaan akrab sang ketua BEM UI, di hadapan para pendemo. Ia menambahkan bahwa berbagai masukan berbasis data telah disampaikan kepada pemerintah, namun nyaris tidak mendapat respons yang memadai.

Dari Visi Besar ke Tekanan Harian

Kritik mahasiswa ini muncul di tengah perdebatan yang lebih besar mengenai arah pembangunan nasional. Indonesia, yang pernah disapa dengan sebutan “Indonesia Gemoy” pasca kemenangan pemilu, kini seolah memasuki fase baru. Bulan madu politik telah usai, dan yang tersisa adalah harapan yang mulai memudar. Banyak pihak melihat negeri ini seperti lokomotif yang tengah mencari titik temu antara cita-cita besar yang visioner dan kebutuhan akan solusi cepat yang pragmatis.

Visi seperti “Indonesia Emas 2045” memang memberikan peta jalan jangka panjang yang ambisius. Target untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan menjadi kekuatan ekonomi global adalah obsesi yang sah. Transformasi digital, hilirisasi industri, serta pembangunan infrastruktur teknologi digadang-gadang sebagai fondasi masa depan yang kompetitif. Di sisi lain, diplomasi luar negeri yang super aktif dan moderat terus digencarkan untuk menjaga posisi strategis Indonesia di kancah internasional.

Namun, dalam praktiknya, realitas politik kerap berbicara lain. Pemilu dan kebijakan koalisi sering kali lebih didorong oleh bagi-bagi kekuasaan ketimbang kesamaan ideologi. Kebijakan ekonomi dan pembangunan pun acap kali berorientasi pada hasil cepat yang bisa mendongkrak popularitas jangka pendek. Ketegangan antara menjaga idealisme perencanaan pembangunan dengan mengakomodasi kompromi politik praktis menjadi pemandangan yang tak asing lagi.

Pragmatisme Visioner: Jalan Tengah yang Hilang?

Agar tidak terjebak dalam utopia atau kompromi yang merusak, Indonesia disebut membutuhkan pragmatisme visioner. Sebuah komitmen di mana langkah-langkah praktis hari ini harus menjadi batu loncatan yang terukur menuju visi jangka panjang. Keseimbangan yang harmonis antara logika politik dan perilaku ekonomi, seperti yang pernah diingatkan oleh peraih Nobel di bidang ekonomi, Robert Solow, bisa bergeser kapan saja akibat peristiwa bersejarah yang terjadi secara tidak terduga.

Ekonomi Retorika versus Rasionalitas

Muhammad Ikhsan, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, memberikan perspektif yang menarik. Dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia, ia mengingatkan bahwa pernah ada masa di mana rasionalitas menjadi panglima. Semua kebijakan berbasis kalkulasi biaya-manfaat yang ketat. Namun, lanskap itu kini berubah drastis.

Di era demokrasi saat ini, kebijakan ekonomi tidak lagi dijual dengan angka-angka, melainkan dengan narasi, slogan, dan storytelling. Istilah-istilah seperti hilirisasi, kedaulatan pangan, ekonomi kerakyatan, revolusi industri 4.0, hingga green economy, semuanya dikemas dalam narasi besar untuk menggeser “heart and minds” publik. Rasionalitas ekonomi, menurutnya, seringkali tersisih dan digantikan oleh retorika ekonomi. Kondisi ini, seperti yang pernah diulas dalam sebuah analisis pada akhir September 2025, menegaskan bahwa Indonesia memang belum krisis, namun faktor risikonya saat ini meningkat signifikan.

Gelombang Protes dan Akhir Sebuah Kekuasaan

Aksi mahasiswa pada Juni 2026 ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ini adalah kelanjutan dari kritik sebelumnya yang menyoroti program MBG, RUU TNI, dan gerakan “Indonesia Gelap” yang pernah digaungkan tahun lalu. Pemerintah kala itu menyebut gerakan tersebut sebagai makar, dengan istilah “Praha Agustus”. Namun, bagi sebagian pengamat, peristiwa ini adalah hukum alam dari setiap kekuasaan. Setangguh apapun sebuah rezim, pasti mempunyai batas akhir. Tak ada kekuasaan tanpa limitasi.

Bagi setiap rezim, berlaku pepatah kuno: ‘wie wind zaat zal storm oogsten’. Siapa yang menanam angin, akan menuai badai. Setiap rezim pada akhirnya akan memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri. Kini, di tengah hiruk-pikuk protes dan tekanan ekonomi, pertanyaan besarnya adalah: apakah pemerintah akan mendengar suara dari jalanan, atau justru semakin memperkuat benteng pertahanannya?