PARADAPOS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini diseragamkan sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur. Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa kebijakan baru akan menyesuaikan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemenuhan gizi nasional.
Insentif Tidak Lagi Disamaratakan
Selama ini, sistem yang berlaku dinilai kurang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Agustina mencontohkan, dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat dan dapur yang hanya melayani 500 penerima manfaat sama-sama mendapatkan insentif nominal yang identik.
"Kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu," ujar Agustina di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, ketimpangan ini menjadi salah satu pemicu utama dilakukannya peninjauan ulang. Dengan skema baru, insentif akan lebih proporsional terhadap beban kerja dan jumlah sasaran yang harus dipenuhi oleh setiap unit pelayanan.
Verifikasi Data dan Opsi Penggabungan Dapur
Setelah data jumlah penerima manfaat di setiap wilayah berhasil diverifikasi, BGN akan segera melakukan penataan ulang struktur SPPG. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menggabungkan beberapa dapur yang dinilai belum beroperasi secara optimal.
"Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," katanya.
Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi operasional dan menghindari pemborosan anggaran. Proses penggabungan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Indikator Penilaian yang Lebih Komprehensif
Selain menyesuaikan besaran insentif, BGN juga akan mengubah mekanisme pemberian insentif yang selama ini terlalu berorientasi pada jumlah produksi makanan semata. Ke depan, penilaian akan menggunakan sejumlah indikator yang lebih menyeluruh.
Beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan utama meliputi kualitas makanan yang dihasilkan, standar keamanan pangan yang diterapkan, hingga ketahanan pangan di lingkungan setempat.
"Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya enggak sekedar, ‘Oh, pokoknya aku mau masak segini ya segitu,’ dapatnya gitu," tutur Agustina.
Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap dapur tidak hanya berlomba dalam kuantitas produksi, tetapi juga terdorong untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai bergerak menuju tata kelola program gizi yang lebih adaptif dan berbasis data.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Halal Food Festival di Taman Bendera Pusaka, Pemprov DKI Dorong Kebangkitan Ekonomi Kreatif saat Muharram
Polisi Pakistan Tembak Keliru, Bocah Australia Tewas di Punjab
BGN Hentikan Sementara Makan Bergizi Gratis Selama Libur Sekolah untuk Audit Seluruh Dapur
154 Kejadian Karhutla di Sumsel Terjadi Sejak Awal Tahun, PALI Catat Kasus Tertinggi