"Sebeb, jika daya beli rakyat turun, skala besarnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab lebih dari 50 persen ekonomi nasional di topang dari konsumsi rumah tangga," paparnya.
Sementara itu, untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka.
"Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi untuk Jangka panjang, urusan pangan pokok jangan hanya jadi slogan," ujarnya.
Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan badan yang mengurusi pangan, namun kepatuhan terhadap peta jalan untuk mencapai kemandirian pangan tidak serius dijalankan. Lebih menyedihkan urusan pangan dijadikan komoditas politik pemilu, orang miskin jadi aset elektoral.
"Kedepan hal seperti ini tidak boleh terulang. Bangsa kita tidak bisa beranjak maju kalau urusan pangan masih tidak tuntas," pungkas Said.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Dominasi Dasco di DPR RI: Analisis Jaringan Kabinda, Adidas, dan Dampaknya bagi Demokrasi
KSPI Tolak UMP 2026: Rencana Gugatan ke PTUN & Aksi Massa 29-30 Desember
Pengibaran Bendera Aceh di Lhokseumawe Bukan Subversif, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Dokter Tifa Soroti Paparan Bareskrim: Ijazah Jokowi dan Sinyal Usut Koran KR?