Dominasi Dasco di Parlemen: Sinyal Buruk bagi Kinerja DPR RI?

Memasuki 15 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, dinamika politik Indonesia diwarnai oleh stabilitas unik di parlemen. Koalisi besar mendominasi legislatif, namun kebijakan yang dihasilkan kerap dinilai tidak populis oleh publik.

Kondisi DPR RI dalam setahun terakhir terlihat tenang, minim konflik internal. Banyak pengamat menyebut ketenangan ini adalah hasil orkestrasi pimpinan dewan yang sangat rapi. Di balik itu, sosok Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, muncul sebagai figur paling berpengaruh yang mengendalikan arah kebijakan di Senayan.

Publik bahkan menyematkan julukan "Don Dasco" kepada politikus yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini. Perannya yang sentral membuatnya dijuluki sebagai sutradara di balik setiap pengesahan regulasi.

Mengenal Jaringan Kabinda dan Adidas di DPR

Laporan Majalah Tempo edisi Maret 2025 mengungkap jaringan politik solid di bawah kendali Dasco. Muncul istilah khusus seperti Kabinda (Kader Binaan Dasco) dan Adidas (Anak Didik Dasco).

Kabinda merujuk pada politikus, mayoritas dari Gerindra, yang menempati posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sementara Adidas adalah jaringan lintas partai yang setia mendukung arahan politik Dasco, tersebar di berbagai Komisi, Panitia Kerja (Panja), hingga Badan Legislasi (Baleg). Kehadiran mereka memastikan pembahasan undang-undang berjalan cepat sesuai target.

DPR RI Berubah Menjadi "Pabrik Undang-Undang"?

Mengutip analisis Podcast Bocor Alus Politik, Baleg DPR RI kini diibaratkan sebagai pabrik undang-undang sepanjang 2025. Peran "Don Dasco" sangat menentukan nasib sebuah RUU, apakah akan diprioritaskan atau justru ditahan.

Fenomena ini membawa warna baru. Publik tidak lagi menyaksikan aksi interupsi atau drama seperti pemadaman mikrofon saat pembahasan isu sensitif. Semua dinamika dikelola secara clear and clean oleh Dasco, yang memegang kendali penuh pasca Fadli Zon beralih menjadi Menteri Kebudayaan.

Efisiensi vs Fungsi Kontrol: Masa Depan Demokrasi Parlementer

Memasuki tahun 2026, model kepemimpinan satu pintu yang efisien ini dipertanyakan kelanggengannya. Meski memberi kepastian dan kecepatan pembuatan hukum, efektivitas ini menjadi sorotan dalam kacamata demokrasi, terutama terkait melemahnya fungsi kontrol dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Pertanyaan besar mengemuka: apakah dominasi yang terpusat ini merupakan resep tepat untuk kinerja DPR RI yang lebih baik, atau justru menjadi sinyal buruk bagi kesehatan demokrasi deliberatif di Indonesia?