"Retret yang diinisiasi Prabowo mengisyaratkan nostalgia pada era Orde Baru," ujar Rizky.
Dia mengatakan retret mengabaikan realitas politik bahwa kepala daerah punya basis kekuatan dan jaringan patronasenya sendiri.
Para kepala daerah, lanjut dia, bukan menteri yang bisa dikendalikan dari Jakarta untuk memaksa mereka hadir retret.
"Dengan memaksa mereka hadir dalam forum tertutup, Prabowo mungkin ingin menguji sejauh mana kepala daerah bisa dikooptasi atau di-breakdown independensinya," katanya.
Diketahui, pemerintah pusat mengagendakan retret bagi kepala daerah pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
Prabowo bakal menghadiri retret pada 27-28 Februari 2025 dengan agenda penutupan dan ikut acara malam keakraban.
"27-28 nanti kemungkinan Presiden akan hadir, hadir di acara parade senja, malamnya akan ada malam acara akrab, beliau akan hadir," kata Mendagri Tito Karnavian di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
Pengibaran Bendera Aceh di Lhokseumawe Bukan Subversif, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Dokter Tifa Soroti Paparan Bareskrim: Ijazah Jokowi dan Sinyal Usut Koran KR?
Pesan Natal Kardinal Suharyo: Seruan Pertobatan Pejabat di Tengah Maraknya Kepala Daerah Diciduk KPK
Pilkada Lewat DPRD: Hanya Akal-Akalan Elite Politik untuk Kekuasaan?