Selain itu, intensitas rapat yang tinggi menjadi faktor lain dalam pemilihan lokasi. Indra menjelaskan bahwa rapat Panja RUU TNI bersifat maraton dan bisa berlangsung hingga dini hari. Oleh karena itu, diperlukan tempat yang menyediakan fasilitas istirahat bagi peserta rapat.
"Karena rapat ini berlangsung secara maraton dengan urgensi tinggi, maka diperlukan lokasi yang memungkinkan peserta untuk beristirahat. Bisa jadi rapat selesai dini hari dan harus dilanjutkan lagi keesokan harinya," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyebutkan bahwa sejak Jumat 14 Maret 2025, rapat telah membahas sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada. Diharapkan pembahasan dapat diselesaikan dalam rapat hari ini.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Sekjen Kemenhan telah ditugaskan untuk ikut serta dalam pembahasan RUU ini bersama DPR. Pemerintah menargetkan penyelesaian revisi sebelum masa reses DPR.
Sjafrie menegaskan bahwa revisi UU TNI akan fokus pada empat poin utama, yaitu penguatan dan modernisasi alutsista, batasan penempatan TNI dalam tugas non-militer di lembaga sipil, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengaturan batas usia pensiun TNI.
Namun, revisi hanya akan menyentuh tiga pasal, yakni Pasal 3 tentang kedudukan TNI, Pasal 47 mengenai penempatan TNI di institusi sipil, dan Pasal 53 terkait masa pensiun prajurit.
👇👇
TAGS
TAGS2
Sumber: Sawitku
Artikel Terkait
SBY Buka Suara Soal Kemampuan Meramal Masa Depan: Bukan Klenik, Tapi Futurology
Amien Rais Klaim Jokowi Tidak Punya Ijazah, Tanggapi 8 Tersangka Kasus Polda Metro
Hoaks! Tangkapan Layar WA Hasto PDIP Soal Soeharto Terbongkar Palsu
Dukungan Pemerintah Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto