PARADAPOS.COM - Universitas Gadjah Mada (UGM) akan menggelar halal bilhalal di kampus, Selasa, 15 April 2025.
Dalam acara itu, kelompok yang kembali mengangkat isu Ijazah palsu Jokowi, sekaligua juga untuk mengkonfirmasi dokumen akademik Joko Widodo.
Selain keasilian ijazah, TPUA juga ingin memastikan kebenaran skripsi yang tidak memiliki lembar pengesahan dosen penguji.
“Beosk saya akan datang ke Universitas Gadjah Mada bukan untuk mencari masalah, tapi untuk mencari kebenaran,” kata Rismon Sianpiar, salah satu alumni.
Menurut Rismon, di Indonesia kebenaran itu sangat mahal di Indonesia, karena untuk memperjuangkannya ia harus mendapat teror segala macam.
Berdasarkan keterangan yang diterima tim pembela ulama dan aktivis (TPUA), dan pakar telematika, dr Roy Suryo, Rektor UGM Prof Ova Emilia tidak hadir.
“Ibu Ova Emilia berhalangan hadir. Saya mendapat informasi, kabar angin, Ova Emilia mendapat tekanan politik atau yang lain,” ujarnya.
Dia meminta agar marwah UGM dikembalikan ke jalan y ang benar demi Ibu Pertiwi, bikan u ntuk seorang inividu.
“Kembalikan rakyat, bahwa UGM harus memiliki integritas, moralitas akademik, yang harus berada dia atas tekanan politik sebesar apapun,” tegasnya.
Menurut ahli digital forensik tersebut, seharusnya tekanan politik diabaikan.
“Jangan itu dipertimbangkan sama sekali, kembalikan UGM harus kembali ke jalur untuk mencerdaskan bangsa, untuk ibu pertiwi berdarma bakti, hanya untuk bibu pertiwi, untuk kejayaan bangsa Indonesia,” kata Rismon.
Di luar untuk itu adalah keputusan salah. Ia memohon pada tanggal 15 April, Rektor untuk menyempatkan datang, tapi jangan di Fakultas Kehutanan.
Ruangan sempit, ruang 109 itu ruang apa, sempatkanlkah datang, janganlah berhalangan.
Pihaknya meminta Rektor agar menghargai tamu, agar diselesaikan semua persoalan ini.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: DPR Hormati tapi Minta Kajian Mendalam
Dugaan Pembengkakan Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kerugian Negara Capai 4,5 Miliar Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Faktanya
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Rugikan Negara Triliunan, DPR Turun Tangan