PARADAPOS.COM - Polemik lawas mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas, dan kali ini politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, melemparkan analisa tajam yang menyeret nama-nama besar di panggung politik nasional.
Dalam sebuah diskusi panas, Ade membeberkan sejumlah pihak yang ia curigai menjadi motor penggerak di balik isu yang terus digulirkan untuk mendelegitimasi kepala negara.
Analisa Ade Armando tidak main-main.
Ia secara terbuka menunjuk tiga kekuatan politik utama yang berpotensi memiliki motif kuat untuk terus menghidupkan kontroversi ini.
Yang pertama dan paling mengejutkan adalah PDI Perjuangan, partai yang pernah menjadi rumah politik bagi Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Ade mensinyalir adanya "dendam politik" pasca-Pilpres 2024 yang menjadi bahan bakar utama.
"Saya mau bilang satu yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah, satu kemungkinan PDIP," kata Ade dalam program Bola Liar di Kompas TV, Jumat (20/9/2025) pekan lalu.
Kecurigaan tidak berhenti di situ. Ade juga mengarahkan telunjuknya kepada kelompok yang terafiliasi dengan rival politik Jokowi dan Prabowo, yakni Anies Baswedan.
Kelompok ini, menurutnya, memiliki rekam jejak dalam mengkritik pemerintah dan berpotensi menggunakan isu ijazah sebagai amunisi politik.
"Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212, terkait sama Anies Baswedan," lanjutnya.
Nama ketiga yang masuk dalam radar analisa Ade Armando adalah Partai Demokrat, yang ia kaitkan dengan aktivitas vokal dari politikusnya, Roy Suryo, yang selama ini paling getol mempersoalkan ijazah Jokowi.
Keterlibatan Roy Suryo dianggap sebagai representasi dari kepentingan politik partainya.
Artikel Terkait
Alasan PP Muhammadiyah Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Status Hukum Jadi Penghalang
Risiko Hukum Prabowo: Bahaya Korupsi Lunasi Utang Kereta Cepat Pakai APBN
Kritik Agus Pambagio: UI Bukan Perusahaan, Tolak Corporate Culture untuk Dekan
DPR RI Batal Pecat 5 Anggotanya Terkait Kasus Tunjangan Rp50 Juta dan Unjuk Rasa 2025