"Ketiga adalah kelompoknya Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat," ujar Ade.
Dari Aktivis Demokrasi hingga Campur Tangan Asing
Analisa Ade Armando semakin liar ketika ia memperluas spektrum "terduga" hingga ke level internasional dan kelompok masyarakat sipil.
Ia menyebut adanya kemungkinan keterlibatan kekuatan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang memiliki kepentingan tertentu di Indonesia.
"Kemudian disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar misalnya negara Amerika Serikat," ungkapnya.
Selain itu, Ade juga menyinggung peran kelompok aktivis yang ia sebut sebagai 'Social Justice Warriors' (SJW).
Menurutnya, kelompok ini bergerak atas dasar kepedulian terhadap demokrasi dan mungkin melihat isu ijazah sebagai cara untuk menunjukkan perlawanan terhadap rezim yang dianggap bermasalah.
"Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi," kata Ade.
Meski telah memaparkan serangkaian nama dan kelompok besar, Ade Armando mengakui bahwa analisanya masih sebatas hipotesis.
Ia tidak bisa menunjuk dengan pasti siapa dalang utamanya.
Namun, ia memberikan tantangan terbuka, khususnya kepada Roy Suryo, untuk berhenti bermain di ranah opini dan segera menyajikan bukti yang valid secara hukum.
"Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya enggak bisa jawab. Tapi yang jelas begini, yang penting begini, kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kasih kami argumen, ya, bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wong ijazah Pak Jokowi itu enggak pernah dinaiki, tidak pernah dipertunjukkan kok," ungkap Ade.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Alasan PP Muhammadiyah Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Status Hukum Jadi Penghalang
Risiko Hukum Prabowo: Bahaya Korupsi Lunasi Utang Kereta Cepat Pakai APBN
Kritik Agus Pambagio: UI Bukan Perusahaan, Tolak Corporate Culture untuk Dekan
DPR RI Batal Pecat 5 Anggotanya Terkait Kasus Tunjangan Rp50 Juta dan Unjuk Rasa 2025