Mentan menegaskan bahwa para pelaku yang dicabut izinnya tidak akan diberi kesempatan untuk beroperasi kembali di masa depan. "Hari ini kita cabut izinnya dan tidak akan dikasih kesempatan lagi. Kami tidak ampuni. Praktik-praktik yang merugikan ini harus kita lawan," tegas Amran.
Tidak hanya bagi distributor, peringatan keras juga diberikan kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di setiap wilayah. Amran meminta mereka untuk mengawasi implementasi HET secara ketat. "Seluruh manajer, general manager, di wilayahnya masing-masing, yang tidak serius menangani pencabutan izin, bila mereka tidak peduli pada wilayahnya dan petani, mereka dievaluasi, bila perlu dicopot," ungkapnya.
Peran Koperasi Desa dan Kanal Pengaduan untuk Petani
Sebagai langkah lanjutan, Kementan akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam penyaluran pupuk bersubsidi. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kopdes Merah Putih akan berperan untuk penyaluran pupuk," jelas Amran.
Untuk memastikan pengawasan yang efektif, Mentan Amran membuka kanal pengaduan langsung bagi petani dan masyarakat. Laporan dapat disampaikan jika menemukan penyimpangan harga pupuk, alat pertanian, atau pupuk palsu. Laporan dapat dikirim via WhatsApp 'Lapor Pak Amran' di nomor 082311109390.
"Silakan laporkan dengan menyebutkan alamat kios atau distributor yang tidak menurunkan harga 20 persen. Kami tindaklanjuti langsung dan rahasia pelapor kami jaga. Anda yang melapor adalah pahlawan pangan," pungkas Mentan Amran.
Artikel Terkait
Kredit Perumahan Mandek, Menteri Keuangan Khawatirkan Daya Beli Masyarakat
Bursa Asia Anjlok: Penyebab, Dampak ke Indonesia, dan Prediksi ke Depan
Analisis IHSG Hari Ini: Proyeksi 8.150-8.350 Dipicu Data Ekonomi Q3 2025 & Rebalancing MSCI
Semangat Cokroaminoto & Program Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Menkop Ferry Bangun Ekonomi Umat