Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi, Kasus Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp1 Triliun

- Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25 WIB
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi, Kasus Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Dipanggil KPK Lagi Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024

Yaqut Cholil Qoumas Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Paradapos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 30 Januari 2026. Pemeriksaan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa Yaqut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi," ujar Budi Prasetyo di Jakarta.

Keterangan Kunci untuk Hitung Kerugian Negara

KPK menyatakan keterangan Yaqut Cholil Qoumas sangat penting untuk kelancaran pemeriksaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keterangan ini dibutuhkan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara yang diduga timbul dari kasus ini.

Ini bukan kali pertama Yaqut diperiksa. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menag ini telah tiga kali memberi keterangan, yaitu pada 16 Desember 2025, 1 September 2024, dan 7 Agustus 2025.

Dua Tersangka dan Larangan Bepergian

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara korupsi kuota haji ini, yaitu Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Penetapan tersangka dilakukan secara resmi pada 9 Januari 2026.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang, termasuk Yaqut dan Gus Alex, hingga Februari 2026.

Dugaan Kerugian Negara Capai Lebih dari Rp1 Triliun

Penyidikan kasus korupsi kuota haji ini dimulai sejak 8 Agustus 2025. KPK menduga tindak pidana yang dilakukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun. Proses penghitungan kerugian negara secara resmi oleh BPK masih terus berlangsung.

Editor: Reza Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar