KPK Tangkap 2 Eks Pejabat DJKA, Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api Medan Rugikan Negara Rp 12 Miliar

Salah satu bukti kuat adalah pertemuan "asistensi" di sebuah hotel di Bandung pada akhir 2021. Pertemuan itu dihadiri perwakilan rekanan yang telah diplot menang, untuk memeriksa kesiapan dokumen prakualifikasi sebelum lelang resmi digelar.

Penerimaan Fee Hingga Miliaran Rupiah

Pengaturan pemenang lelang ini tidak gratis. Para rekanan memberikan sejumlah uang (fee) karena khawatir tidak akan menang jika tidak menyetor, mengingat kewenangan penuh tersangka dalam proses lelang hingga pengawasan kontrak.

Berdasarkan rekapan pengeluaran perusahaan rekanan, tersangka MHC diduga menerima sekitar Rp 1,1 miliar pada tahun 2022 dan 2023, baik via transfer maupun tunai.

Sementara tersangka EKW diduga menerima dana yang jauh lebih besar, yakni Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September–Oktober 2022 melalui transfer. Besarnya aliran dana ke EKW disinyalir karena kewenangannya yang luas dalam pengendalian kontrak, pemeriksaan keuangan, serta kedekatannya dengan pejabat di Kemenhub.

Pasal yang Disangkakan

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.