Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Jadi Brigjen Mesti Bayar
Praktik 'jalur orang dalam' hingga dugaan setoran uang untuk mendapatkan jabatan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik tajam disampaikan langsung oleh Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD.
Dalam paparannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (22/12/2025), Mahfud menegaskan bahwa masalah rekrutmen dan promosi merupakan salah satu borok utama yang sedang didalami serius oleh komisi untuk dibenahi.
Ketidakadilan dalam Kenaikan Pangkat dan Promosi
Mahfud MD menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam proses kenaikan pangkat. Ia mencatat fenomena di mana anggota yang berprestasi dan memenuhi syarat justru karirnya mandek.
"Kita mencatat ada orang yang pangkatnya 'enggak' naik-naik, ada orang yang belum memenuhi syarat tiba-tiba sudah naik pangkat," ujar Mahfud.
Dugaan Praktik Transaksional untuk Jabatan Strategis
Lebih lanjut, Mahfud mengungkap adanya indikasi praktik transaksional di luar mekanisme resmi. Ia mencontohkan adanya 'biaya' yang harus dikeluarkan anggota untuk mengikuti pendidikan tertentu, seperti Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim), demi mendapatkan promosi ke jabatan strategis Brigadir Jenderal (Brigjen).
"Bahkan, orang ikut Sespim agar dapat Brigjen, dan sebagainya itu bayar. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang ngurus," tegasnya.
Mahfud menjelaskan, praktik ini sulit dilacak karena dilakukan secara tertutup. "Kalau ditanya di rekeningnya Polri, enggak ada, kan, tidak boleh bayar itu," lanjutnya.
Rekrutmen Akpol Dinodai Sistem Jatah
Masalah juga muncul di hulu, yaitu pada proses rekrutmen calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Mahfud menyebut sistem yang berlaku telah bergeser dari meritokrasi menjadi sistem penjatahan.
"Jadi rekrutmen mau masuk Akpol juga sekarang sudah pakai jatah-jatahan juga. Sehingga produk-produk beberapa tahun terakhir ini tidak selektif sebenarnya, tapi karena kedekatan hubungan, karena hubungan politik, dan sebagainya," beber Mahfud MD.
Komitmen KPRP untuk Mencari Solusi
Berbagai temuan mengkhawatirkan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi sedang didalami intensif oleh tim KPRP untuk dicarikan solusi yang permanen dan mendasar.
"Itu semua menjadi bahan diskusi yang cukup mendalam, dan itu nanti akan diputus melalui masukan-masukan," pungkas Mahfud MD, menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi Polri.
Artikel Terkait
Investor Unggul Metro Timur Indonusa Suntik Dana ke Otto Media Grup untuk Dukung Branding Startup
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran