PARADAPOS.COM - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam sebuah diskusi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta Timur pada Senin, 1 Juni 2026, ia menilai lembaga legislatif itu semakin kehilangan arah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ray bahkan menyebut DPR kini telah memasuki fase baru yang ia istilahkan sebagai "5D plus 1H".
Fenomena "5D Plus 1H" di Parlemen
Ray mengawali kritiknya dengan mengingatkan kembali istilah yang populer pada era Orde Baru, yakni "5D". Singkatan itu merujuk pada perilaku anggota DPR yang hanya datang, duduk, diam, dengar, dan duit. Namun, menurut pengamat politik yang kerap memantau dinamika parlemen ini, kini ada satu tambahan yang membuat situasi semakin memprihatinkan.
"Sekarang ada tambahan satu lagi, yaitu H, humas presiden," ujar Ray saat menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.
Ia menjelaskan, kecenderungan ini terlihat jelas ketika sejumlah anggota DPR lebih sibuk menjelaskan atau membela pernyataan Presiden dibanding menjalankan tugas konstitusional mereka untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Suasana diskusi di ruang pertemuan itu tampak hening saat Ray melontarkan pernyataan tersebut, seolah para peserta turut merenungkan realitas politik yang ia gambarkan.
Contoh Kasus yang Disorot
Sebagai ilustrasi, Ray menyinggung respons sejumlah anggota DPR terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak gejolak nilai tukar dolar AS. Alih-alih meminta penjelasan resmi dari pemerintah atau memanggil Kementerian Keuangan dan instansi terkait untuk membahas substansi pernyataan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun justru lebih dahulu angkat bicara.
"Padahal DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan menjadi pihak yang menjelaskan pernyataan pemerintah," tegasnya.
Ia juga menyoroti polemik bantuan hewan kurban Presiden yang sempat menjadi perbincangan hangat di publik. Dalam kasus ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan klarifikasi bahwa program bantuan sapi kurban Presiden tidak bertentangan dengan hukum maupun syariat. Sikap semacam itu, menurut Ray, semakin memperkuat kesan bahwa sebagian anggota DPR lebih banyak berperan sebagai pembela pemerintah.
"Kalau DPR lebih sibuk menjadi juru bicara pemerintah, lalu siapa yang menjalankan fungsi pengawasan? Padahal fungsi utama parlemen adalah melakukan checks and balances," ungkapnya dengan nada prihatin.
Kritik dalam Bingkai Demokrasi
Meski melontarkan kritik yang cukup pedas, Ray menegaskan bahwa dirinya tidak mendorong pendekatan represif terhadap perbedaan pendapat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara yang gemar menghukum setiap kritik atau pandangan yang berbeda.
"Karena itu, kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi," tuturnya.
Menurut Ray, kritik terhadap DPR perlu terus disuarakan agar lembaga legislatif kembali menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal. Ia menekankan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi bisa terganggu.
"Ini yang harus terus diingatkan. Fungsi kita adalah menjaga checks and balances agar demokrasi tetap berjalan sehat," pungkasnya.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mantan Caleg di Cirebon Ditangkap, Ancam dan Rekam Kakek Lansia untuk Konten Asusila
Polda Jateng Bongkar Jaringan Penipuan Internasional di Solo, Libatkan Mantan Artis sebagai Model Video Call
Hasto: Jokowi Harus Pertanggungjawabkan Kebijakan, Bukan Sekadar Turun ke Bawah
Pew Research: 83% Pemilih Kulit Hitam Dukung Demokrat, Trump Dituduh Pasang Hambatan Sistemik untuk Menekan Suara Mereka