“Untuk pangan, Indonesia harus swasembada. Jika mengandalkan impor, kedaulatan kita jadi taruhannya. Bayangkan jika pasokan dari luar terhenti, Indonesia terjadi bencana kelaparan. Kita rentan, karena menggantungkan perut kita ke negara lain,” jelasnya.
“Bahkan andai impor lancar sekalipun, tetap ada masalah. Produk pangan lokal kita bisa gagal bersaing di pasar, sehingga kesejahteraan petani kita yang menjadi korban,” lanjut Budisatrio.
Baca Juga: Inilah Tiga Harapan OjolET Terhadap Prabowo Subianto, Salah Satunya Lahan Parkir Gratis
Menurut Budisatrio, Presiden Jokowi dan Capres Prabowo Subianto juga memahami hal tersebut. Program Food Estate dipersiapkan menjadi solusi jangka panjang ketahanan pangan nasional.
“Pak Jokowi sudah menggagas Food Estate sebagai cadangan logistik nasional, dan Pak Prabowo bertekad melanjutkannya. Prabowo Gibran bahkan bertekad menyempurnakannya menjadi Program Lumbung Pangan, diikuti industri pertanian yang memanfaatkan teknologi modern dan digital. Ini menjadi prioritas utama,” urai Budisatrio.
Prabowo Gibran, lanjut Budisatrio Djiwandono, juga bertekad meningkatkan kesejahteraan petani dan melaksanakan reforma agraria untuk mendukung pertanian rakyat.
“Ada kredit kepemilikan lahan untuk petani, pembelian panen pemerintah dengan profit minimal 30%, akses langsung pupuk subsidi dan benih. Semuanya akan dilakukan karena petani ini ujung tombak kita menghadapi krisis pangan,” jelas Budisatrio.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: alonesia.com
Artikel Terkait
Partai Perindo Usul Parliamentary Threshold Turun Jadi 1%, Apa Dampaknya?
Sinergi Koperasi & UMKM dengan Program Gizi Nasional untuk Ketahanan Pangan
KPK Ungkap Modus Jatah Preman Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT, Rp1,6 Miliar Disita
3 Jalur Alternatif Jakarta-Palembang 2024: Bandingkan Waktu & Biaya