Rektor UI Berani Lawan Guru Besar dan Alumni, Skandal Disertasi Bahlil Kian Panas!

"Nama baik, marwah, dan integritas UI jauh lebih penting dibanding kepentingan individu tertentu," bunyi pernyataan dalam petisi tersebut.

DGB UI: Kami Tetap Berpegang Teguh pada Prinsip Akademik

Sebelumnya, DGB UI dalam sidang etik pada 10 Januari 2025 menemukan bahwa disertasi Bahlil melanggar empat standar akademik:

- Ketidakjujuran akademik: Data diperoleh tanpa izin narasumber dan digunakan secara tidak transparan.

- Kelulusan tidak sesuai prosedur: Bahlil diterima dan lulus dalam waktu yang tidak wajar.

- Perlakuan istimewa: Mendapat kemudahan dalam bimbingan, penguji yang diubah mendadak, dan kelulusan yang dipercepat.

- Konflik kepentingan: Promotor dan ko-promotor memiliki keterkaitan dengan kebijakan Bahlil sebagai pejabat negara.

DGB UI menegaskan bahwa pelanggaran akademik tidak bisa ditoleransi. Namun, mereka tetap menghormati keputusan rektor meskipun berbeda dari rekomendasi mereka.

DPR Minta UI Evaluasi Pengawasan Akademik

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai UI harus memperbaiki sistem pengawasan akademiknya agar kasus serupa tidak terulang.

“UI perlu meningkatkan kualitas pembimbingan oleh promotor dan ko-promotor, agar standar akademik tetap terjaga,” ujar Lalu.

Ia menegaskan bahwa hukuman harus dijalankan secara adil dan sesuai dengan etika akademik. 

“Perbaikan disertasi harus berbasis aturan akademik tanpa intervensi yang merugikan mahasiswa,” tambahnya.

Keputusan UI untuk tidak membatalkan disertasi Bahlil justru memicu protes lebih luas. 

Alumni, guru besar, dan civitas akademika UI kini mempertanyakan apakah kampus masih bisa menjaga marwah akademiknya atau justru tunduk pada tekanan politik.

Kini, publik menunggu langkah selanjutnya dari UI: Apakah benar akan ada reformasi akademik, atau justru kasus ini menjadi preseden buruk bagi integritas pendidikan tinggi di Indonesia?

Sumber: Inilah