Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi: Masif Tapi Dinilai Belum Merata dan Optimal

PARADAPOS.COM - Pembangunan infrastruktur pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertujuan Indonesiasentris dinilai masif. Namun, menurut analisis ahli, pembangunan tersebut belum sepenuhnya merata dan optimal, dengan beberapa target yang tidak tercapai.

Kritik tersebut disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Mulyadi Opu Andi Tadampali. Ia mengungkapkan pandangannya berdasarkan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada tahun 2016 silam.

Pertemuan Tertutup dengan Jokowi di Istana Negara

Mulyadi menceritakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri olehnya bersama para alumni S3 UI. "Saya bersama alumni S3 UI melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Negara," ujarnya dalam acara podcast di YouTube Forum Keadilan TV, seperti dikutip pada Rabu, 28 Januari 2026.

Pertemuan itu, menurutnya, dilakukan dengan protokol ketat. "Tidak boleh bawa handphone, tidak boleh foto-foto," kata Mulyadi menegaskan suasana pertemuan yang tertutup itu.

Kritik atas Ketimpangan Pembangunan dan Sentralisasi Kekuasaan

Di hadapan Presiden, Mulyadi secara langsung menyampaikan kritiknya. Ia menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia masih belum merata karena kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi di Jakarta.

"Menteri meresmikan jembatan, foto-foto untuk propaganda, nggak ada hasilnya. Karena kekuasaan tidak diberikan kepada daerah," tegas Mulyadi mengutarakan pokok pikiran yang ia sampaikan kepada Jokowi kala itu.

Pernyataan dosen UI ini menyoroti tantangan besar dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di balik gencarnya pembangunan yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi.