UGM Bukan Lapak Jamu: Reputasi Akademik Tak Bisa Ditebus Loyalitas Politik!

"Ini rumah intelektual, tempat kejujuran harus ditegakkan,” kata Roy dalam wawancara di podcast DiskursusNet, Sabtu 12 April 2025.

Bersama Dr. Rismon Hasiholan, ahli forensik digital, dan dr. Tifa, aktivis TPUA, Roy memimpin inisiatif moral ini sebagai bentuk tanggung jawab alumni terhadap almamater.

Mereka menegaskan, kehadiran mereka bukan demi polemik politik, tapi semata demi transparansi.

Roy mengkritik keras pernyataan Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof. Markus Priyo Gunarto, yang menyebut ijazah bisa saja hilang dan dicetak ulang.

Menurut Roy, ini adalah bentuk pembenaran yang mengkhianati logika akademik.

“Ijazah adalah dokumen negara, bukan kartu parkir. Prosesnya harus jelas, bisa diverifikasi, dan tak bisa diganti begitu saja tanpa dasar hukum. Kalau memang asli, tunjukkan. Kalau tidak, jangan manipulasi,” tegasnya.

Dr. Rismon mendukung hal itu dengan hasil analisis digital terhadap foto ijazah Jokowi.

Berdasarkan teknologi face recognition, wajah dalam ijazah tersebut lebih menyerupai kerabat Presiden, bukan Presiden sendiri. Meski

Mobil pribadinya sempat dirusak oleh orang tak dikenal di Balige, Rismon menegaskan tidak akan mundur.

“Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi apa yang benar. Kami ingin kebenaran ilmiah dibuka, bukan dikunci di balik protokol,” katanya.

dr. Tifa pun memperkuat desakan itu. Ia menyebut bahwa ijazah bukan milik pribadi, tapi dokumen negara yang tunduk pada UU No. 20/2003, PP 17/2010, dan KUHP.

Jika ditemukan pemalsuan atau reprinting tanpa prosedur sah, maka ancamannya serius: hingga enam tahun penjara.

“UGM harus sadar, ini bukan tentang alumni gaduh. Ini tentang sejarah, tentang integritas. Kalau hari ini kita diam, maka besok kampus bisa jadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Kini, sorotan tertuju pada Selasa, 15 April. Bagi sebagian orang, itu hanya halal bihalal biasa. 

Tapi bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, hari itu adalah ujian moral bagi kampus dan bangsa.

“Kami datang bukan untuk menuding, tapi untuk menagih kejujuran. Karena dalam demokrasi, kebenaran harus lebih tinggi dari kekuasaan,” pungkas Roy.

👇👇

Sumber: Sawitku