IJAZAH JOKOWI: Api Dalam Sekam Tak Pernah Padam, Deretan Penggugat Makin Panjang

Bambang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian berbasis SARA.

Buku yang ia tulis sempat beredar luas di kalangan masyarakat dan menjadi bahan bakar baru bagi para pendukung teori konspirasi tentang latar belakang pendidikan Jokowi.

Eggi Sudjana (2024)

Tak lama berselang, giliran advokat senior dan tokoh oposisi, Eggi Sudjana, yang melayangkan gugatan ke pengadilan.

Ia membawa isu ijazah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengklaim bahwa keaslian ijazah Jokowi patut dipertanyakan secara hukum.

Namun, pengadilan memutuskan bahwa perkara dengan nomor 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tersebut niet ontvankelijk verklaard—tidak dapat diterima.

Bagi Otto Hasibuan, pengacara Jokowi, keputusan ini menjadi bukti kuat bahwa semua tuduhan tidak berdasar dan tidak didukung bukti otentik.

Bagi kubu penggugat, ini adalah kekecewaan berikutnya.

Gelombang Baru dari Solo: Muhammad Taufiq dan Gugatan Empat Pihak (2025)

Tahun ini, suara keraguan kembali datang, kali ini dari kota asal Jokowi sendiri.

Muhammad Taufiq, seorang pengacara dari Solo, membawa gugatan ke Pengadilan Negeri Solo. Ia tak hanya menggugat Jokowi, tapi juga KPU Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Taufiq meyakini bahwa ijazah SMA Jokowi tidak berasal dari SMA Negeri 6, melainkan dari Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP).

Dalam gugatannya, ia menuntut kejelasan atas apa yang ia sebut sebagai inkonsistensi dokumen pendidikan Jokowi.

Gugatan ini menjadi menarik karena disampaikan dari Solo—kota tempat Jokowi tumbuh, sekolah, dan memulai karier politik.

Jika biasanya gugatan datang dari luar lingkaran, kali ini berasal dari jantung wilayah politik sang presiden.

TPUA dan Rizal Fadillah: Ijazah UGM Dipertanyakan

Tak hanya ijazah SMA yang menjadi sasaran. Rizal Fadillah, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), ikut mempersoalkan keabsahan ijazah Universitas Gadjah Mada milik Jokowi.

Ia menganggap selama ini dokumen itu tidak pernah benar-benar ditunjukkan secara terbuka kepada publik.

“Kita ingin ada kepastian. Apakah memang punya ijazah? Dan kalau punya, apakah itu asli atau tidak?” kata Rizal dalam pernyataan telepon, Sabtu 19 April 2025.

TPUA menyatakan bahwa isu ini bukan semata-mata serangan politik, melainkan bagian dari upaya menegakkan transparansi pejabat publik.

Sumber: Sawitku