Apa Kata Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi Asli? SIMAK!

Apakah pantas keputusan besar seperti ini berdiri di atas proyeksi digital?

Roy tidak sendiri. Di media sosial, suara-suara skeptis ramai bergema, mempertanyakan mengapa ijazah seorang kepala negara harus diselubungi begitu banyak kabut. 

Sementara bagi banyak orang, urusan ijazah adalah hal sepele, untuk Presiden Republik Indonesia, ini bukan sekadar dokumen pendidikan—ini adalah simbol legitimasi dan integritas.

Antara Ilmu, Kekuasaan, dan Kepercayaan Publik

Kecurigaan yang diutarakan Roy memang bukan perkara teknis semata, tetapi mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi negara. 

Mabes Polri, yang seharusnya menjadi garda terakhir dalam menjaga objektivitas hukum, justru dinilai mengambil posisi terlalu cepat.

Dalam demokrasi, transparansi bukan hanya soal membuka data, tapi juga soal membuka ruang dialog. Dalam kasus ini, suara kritis seperti Roy Suryo tak seharusnya dibungkam, tapi dijadikan masukan demi proses hukum yang benar-benar tuntas dan menyeluruh.

Sebab pada akhirnya, bukan hanya nasib selembar ijazah yang dipertaruhkan, tapi kredibilitas seluruh sistem hukum dan pemerintahan.

“Kenapa bukan UGM yang langsung menyatakan keaslian ijazah itu?”

Pertanyaan ini mungkin tak terucap resmi, tapi bergema di kepala banyak rakyat yang belum juga mendapat jawaban memuaskan.

Epilog: Kebenaran Tak Bisa Didikte

Dalam sistem demokrasi yang sehat, kebenaran tidak lahir dari konferensi pers. Ia tumbuh dari proses yang jujur, terbuka, dan dapat diuji secara independen. 

Roy Suryo mungkin bukan malaikat, tapi keberaniannya mempertanyakan apa yang dianggap final oleh otoritas harus dibaca sebagai alarm: bahwa rakyat masih punya nalar, dan kebenaran tak bisa didikte dari podium kekuasaan.

Ijazah Jokowi mungkin sah menurut Bareskrim, tapi publik belum tentu merasa puas. 

Karena di balik lembaran itu, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah kejujuran masih menjadi nilai utama dalam republik ini?

Sumber: FusilatNews