Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony, Minggu (14/9/2025).
Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.
Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.
“Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.
Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.
"Dana perbankan yang ditempatkan di SBN dan SRBI mendekati Rp1.900 triliun,” ungkapnya.
Fakta itu, kata Anthony, menegaskan bahwa likuiditas perbankan nasional justru berlebih.
“Jadi masalah kita bukan di likuiditas, tapi di penyerapan kredit ke sektor riil,” tandasnya.
Selain itu, ia menilai pemindahan Rp200 triliun ke bank BUMN tidak bisa disebut sebagai kebijakan ekspansif.
“Itu bukan stimulus fiskal maupun moneter,” katanya.
Anthony menegaskan, stimulus fiskal sejatinya hanya bisa dilakukan lewat dua cara, pengurangan pajak atau peningkatan belanja negara.
“Bukan dengan memindahkan dana dari BI ke bank negara,” tambahnya.
Karena itu, ia meragukan efektivitas gebrakan Purbaya.
Menurut perhitungannya, gebrakan ini tidak mampu meningkatkan likuiditas perbankan maupun mempercepat pertumbuhan kredit.
Kalaupun ada dampak, kata Anthony, hanya akan terbatas pada program khusus yang sudah ada sebelumnya.
Ia mencontohkan program Koperasi Merah Putih, yang justru sudah dirancang oleh Sri Mulyani lewat PMK No. 63 Tahun 2025.
Lebih jauh, Anthony memberi masukan agar dana SAL digunakan secara lebih bijak.
“Lebih baik dipakai untuk membiayai defisit anggaran. Pemanfaatan SAL bisa mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui utang sekaligus menurunkan beban bunga APBN,” kuncinya.
Sumber: Fajar
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
3 Jalur Alternatif Jakarta - Gombong Paling Cepat & Efektif Hindari Macet
Fakta Masjid Jokowi di Abu Dhabi: Dibangun UEA sebagai Tanda Persahabatan, Bukan Uang Pajak
Presiden Prabowo Perintahkan Pembangunan Kereta Api Trans-Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi
Gubernur Riau Abdul Wahid Ditangkap KPK, Riau Jadi Provinsi Terkorup di Indonesia